Sulit bagi Partai Demokrat untuk melupakan apa yang sudah dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, berusaha mengambil alih kepemimpinan partai berlambang mercy dari Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K. Harman menegaskan momen jabat tangan yang dilakukan oleh Ketumnya, AHY dan Moeldoko saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, hari ini, hanya sebuah formalitas.
“Salaman formalitas ya, salaman tanpa makna toh, tidak meaningful. Moeldoko sebagai negarawan ya (minta maaf), kalau mau negarawan. Kalau tidak mau, ya tidak usah,” kata Benny kepada wartawan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Ia mendesak, Moeldoko untuk tetap harus meminta maaf pada AHY secara resmi. Hal ini, tutur Benny, harus dilakukan agar bisa menjaga keindahan dan kerukunan di kabinet.
“Pak Moeldoko harus menunjukkan sikap kenegarawan, bahwa apa yang dia lakukan salah dan salahnya itu bukan karena politik, tapi karena hukum. Oleh sebab itu, agar kebersamaan itu indah di kabinet, sebaiknya Moeldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan Mas AHY,” ucap Benny tegas.
Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono perdana mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). Momen menarik terekam saat AHY bersalaman dan bertegur sapa dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Interaksi keduanya terjadi sebelum sidang kabinet paripurna berlangsung. AHY tiba lebih dahulu di Istana Negara. Ia lalu berbincang dengan sejumlah menteri lain. Tak lama, Moeldoko tiba dan juga sempat berbincang dengan beberapa menteri. Selang beberapa saat, Moeldoko kemudian menghampiri AHY. Keduanya berjabat tangan dan sempat berbincang selama beberapa saat.
AHY dan Moeldoko sebelumnya berseteru imbas konflik internal Partai Demokrat. Moeldoko yang didukung oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat terpilih sebagai ketua umum lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5 Maret 2021.
Kisruh itu memanas dan masuk ke ranah hukum. Namun, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Meski Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.
Kepemimpinan AHY di Demokrat pun berlanjut. Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu membawa Demokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.