Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi dan misinya dalam debat perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Dalam paparannya, Anies menegaskan hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara bukan pribadi penguasa.
“Ketika prinsip ini tidak dipahami, tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tidak memberikan,” kata Anies.
Apakah ini mau dilanjutkan, tanya Anies kepada hadirin yang hadiri di dalam venue debat
“Tidak,” jawab hadirin.
“Ini adalah hukum di Indonesia. Yang dengan mudah dibengkokkan untuk kepentingan penguasa. Menghasilkan deretan produk hukum yang bermasalah, dengan proses yang bermasalah pula,” tambah Anies.
Selain itu, capres dari Koalisi Perubahan ini menyinggung kelompok milenial. Dia menyebut anak muda yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) hanya satu, yaitu Gibran Rakabuming Raka.
“Sementara ribuan Gen Z dan milenial lainnya ditangkap dan ditembaki gas air mata hanya karena mengkritik pemerintah,” tuturnya.
Kemudian, Anies menyoroti dua kasus hukum di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pertama, kasus seorang ibu muda Mega Suryani Dewi yang meninggal akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena negara mengabaikan laporannya.
“Sudah lapor, tetapi diabaikan! Negara tidak hadir untuk Ibu Mega! Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah,” kata Anies.
Kedua, lanjut Anies, kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang lainnya mati tertembak saat terjadi demo penolakan hasil Pilpres 2019 dari kubu Prabowo Subianto.
“Sampai hari ini, keadilan dan kepastian hukum bagi kedua anak tersebut belum diwujudkan. Hukum lagi-lagi ditundukkan oleh kepentingan politik, negara tidak hadir,” ungkapnya.
Lebih jauh, menurut Anies, masih banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan hukum dan HAM yang dihadapi oleh masyarakat.
“Hukum yang menjadi barang dagangan, hanya yang punya uang dapat keadilan dan yang miskin terpinggirkan, banyak oknum aparat penegak hukum digunakan sebagai alat sandera politik kekuasaan,” katanya.
“Kebebasan berpendapat dibungkam oleh pasal-pasal karet, rakyat terjerat judi online dan pinjol ilegal, korupsi semakin marak dari pusat hingga daerah, dan banyak masalah lainnya,” ujar Anies menambahkan.