Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo sepakat dengan lawannya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal penyelesaian kasus peristiwa Kanjuruhan dan KM 50 yang dinilai belum tuntas. Menurutnya pemerintah harus memberikan ruang keadilan seluas-luasnya.
“Kanjuruhan kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa hubungi korban kita bisa mengurus mereka dari sisi keadilan termasuk di KM 50,” kata Ganjar dalam debat perdana capres di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Ganjar meyakini bahwa masalah dapat dituntaskan dengan memproses masalah hukum sampe ke akar permasalahan guna mendapatkan keputusan yang adil.
“Jadi pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandang persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut sehingga ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus karena tidak pernah ada keputusan,” ujarnya.
Seharusnya, menurut Ganjar, pemerintah berani mengambil langkah terukur dengan dasar yang jelas, salah satunya dengan pengembalian Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR).
“Agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir persoalan seperti itu tidak pernah dituntaskan,” jelasnya.
Diketahui, KPU RI telah menggelar debat peserta pilpres perdana yang dikhususkan untuk capres yakni Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo,Selasa (12/12/2023) malam.
Tema debat pertama membahas mengenai Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan korupsi, Penguatan demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.
Lalu, terdapat enam segmen dalam debat capres-cawapres. Segmen pertama adalah pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program kerja. Dilanjut segmen kedua berupa pendalaman visi, misi, dan program kerja.
Setelah itu, memasuki segmen ketiga yakni mencakup pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh Moderator. Segmen keempat dan kelima berisi tanya jawab dan sanggahan dan terakhir yaitu penutup.