Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah), dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) berpegangan tangan usai beradu gagasan dalam debat pertama capres Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (Foto: Antara/Galih Pradipta/YU/aa)
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah), dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) berpegangan tangan usai beradu gagasan dalam debat pertama capres Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (Foto: Antara/Galih Pradipta/YU/aa)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pihaknya meminta ketegasan para kandidat capres dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya dalam debat capres perdana, Selasa (12/12/2023) malam, ketiga capres hanya mengumbar janji-janji soal penegakan hukum dan HAM.
“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” kata Usman dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023).
Dia menyoroti soal pernyataan Prabowo Subianto soal sulitnya menangani masalah di Papua karena ada campur tangan kelompok separatis dan pihak asing.
“Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti,” tuturnya.
Bahkan, sambung Usman, kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal tidak meredam kekerasan dan konflik.
Usman menilai para kandidat capres tidak secara jelas memberikan sikapnya terkait persoalan kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput,” tegas Usman.
Untuk itu, ia meminta para kandidat capres untuk menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia.