Presiden Jokowi mewariskan banyak proyek berat untuk penerusnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Anggaran minimal Rp466 triliun, artinya bisa bengkak.
Atas warisan ini, Prabowo ancang-ancang mengguyur Rp16 triliun per tahun untuk pembangunan IKN. Hal itu disampaikannya dalam forum Internasional Qatar Economic Forum 2024, Kamis waktu setempat (16/5/2024).
Rupanya Prabowo sudah menghitung anggaran yang harus dikeluarkan termasuk berapa lama pembangunan IKN hingga tuntas. Berat jika semuanya ditanggung APBN, mau tak mau harus ada komitmen dari swasta.
“Ya, benar, 35 miliar dolar AS (biaya IKN). Tapi perhitungannya untuk 25 sampai 30 tahun, selesai. Jadi kebutuhannya sekitar 30 miliar dolar AS selama 30 tahun. Berarti 1 miliar dolar AS. Saya kira, APBN Indonesia mampu menanggungnya,” kata Prabowo.
Dengan asumsi nilai tukar (kurs) Rp16.000/US$ maka anggaran US$1 miliar/tahun untuk IKN, seperti disampaikan Prabowo, setara dengan Rp16 triliun.
Kalau benar Prabowo gelontorkan Rp16 triliun per tahun untuk pembangunan IKN, angkanya kecil sekali ketimbang saat Jokowi berkuasa. Pada 2023, misalnya, pemerintah menggelontorkan Rp27,4 triliun. Setahun kemudian dikerek naik menjadi Rp72,1 triliun.
Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, anggaran Rp16 triliun per tahun untuk IKN, cukup. Alasannya, kebutuhan dana untuk infrastruktur dasar sudah dianggarkan, dan sedang dikerjakan.
“Kan yang utama-utama sudah. Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi, sebagian jalan tol sudah masuk kontrak. Hitungan saya Rp16 triliun cukup. Karena kita berpikirnya IKN selain APBN, secara teoritis, 80 persen diharapkan investasi. Yang jelas setiap tahun (Rp16 triliun) cukup,” kata Danis, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Danis kemudian merinci sejumlah proyek besar yang sudah dianggarkan tersebut. Untuk tol, adalah 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C. Sejumlah tol yang belum adalah Seksi 1 Tol IKN Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan Samarinda (Balsam) serta Seksi 4A Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Rencana Outer RR KIPP.
Proyek gedung yang dimaksud adalah Istana Presiden, Kantor Presiden, gedung Kemenko, gedung Sekretariat Negara, serta Sekretariat Presiden. Sedangkan kementerian lainnya masih belum dianggarkan.
Alhasil, Danis mengatakan, pemerintahan mendatang tinggal menghitung anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar yang belum dibangun di IKN. Termasuk anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur dasar.
“Biaya yang diperlukan sisanya adalah (kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar) dan juga pemeliharaan. Baru tahapan yang lain. Mana nih yang harus kita pecah. Kalau ada angka segitu tinggal melengkapi itu,” pungkasnya.