Hingga 30 April 2024, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mencatat, uang negara sebesar Rp4,8 triliun mengalir untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
“Realisasi anggaran IKN Rp4,8 triliun, ini artinya 12,1 persen dari pagu Rp39,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin.
Sejakan sejak 2022 hingga 2024, kata Sri Mulyani, anggaran yang digelontorkan untuk IKN, Kaltim dipatok Rp72,3 triliun. Pembagiannya, sebesar 5,5 triliun pada 2022, kemudian naik menjadi Rp27 triliun pada 2023. Tahun ini, alokasi anggaran untuk IKN ditetapkan Rp39,8 triliun.
“Tahun ini, anggarannya untuk pembangunan klaster infrastruktur sebesar Rp2,8 triliun per April dari pagu Rp36,5 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Anggaran itu, lanjut Sri Mulyani, digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator, dan kementerian lainnya serta gedung Otorita IKN (OIKN).
Selain itu, APBN 2024 dialokasikan untuk pembangunan tower rusun ASN dan pertahanan keamanan (hankam), rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
Anggaran tersebut, dikatakan Sri Mulyani, digunakan juga untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, serta bandara VVIP.
Selanjutnya, untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), dan pengendalian banjir IKN.
Realisasi berikutnya sebesar Rp2 triliun digunakan untuk pembangunan klaster noninfrastruktur. Adapun total pagu untuk klaster ini sebesar Rp3,2 triliun.
Anggaran klaster noninfrastruktur digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi/publikasi/sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L); kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; serta operasional OIKN.