Tak sedang bercanda, ekonom senior Faisal Basri menduga adanya kepentingan bisnis dari tiga nama ini di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Dalam acara Public Expose RUU IKN secara online yang diinisiasi Fraksi PKS DPR, Selasa (18/1/2022), Faisal Basri menyebut tiga nama. Yakni Hashim Djojohadikusumo, Prabowo Subianto dan Sukanto Tanoto.
Awalnya, Faisal mempertanyakan konsep otorita dalam pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara (IKN) baru. “Kalau namanya otorita, motifnya pasti bisnis. Seperti otorita Batam, Asahan, atau Jatiluhur. Persepktifnya bisnis. Ini jelas konsisten, IKN nantinya akan dikapling-kapling. Misalnya untuk pengadaan air minum (bisnis) Hashim Djojohadikusumo, perkantoran siapa,” paparnya.
Selanjutnya Faisal menyebut, sebagian besar lahan IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah miliki Sukanto Tanoto, pengusaha sawti dan batu bara dengan bendera Raja Garuda Mas (RGM). Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga punya konsesi lahan di situ. “Tentunya tidak ada yang gratis, sebagian besar lahan IKN adalah milik Sukanto Tanoto dan Prabowo. Nah, konsesi apa yang diberikan. Boleh jadi sudah diatur, siapa dapat apa,” tandas Faisal.
Faisal mengaku tak heran, RUU IKN dikebut menjadi UU IKN. Lantaran, kelompok kepentingan bisnis atau oligarki itu, ingin kepastian cepat. “Tak heran, awal 2022, UU IKN disahkan. Ada emergency kepentingan di antara mereka,” ungkapnya.
Padahal, kata dia, proyek pembangunan IKN ini, bukanlah sesuatu yang mendesak. “Kalau dipikirkan secara matang, mungkin 10 tahun baru tepat. Setelah kita berhasil mencari jalan keluar atas berbagai masalah yang menyangkut rakyat,” paparnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)