Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa gaji, tunjangan, dan gaji ke-13 bagi guru tetap akan dibayarkan dan tidak terdampak oleh efisiensi anggaran pemerintah.
“Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp1,64 triliun,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2).
Ia juga memastikan bahwa anggaran tunjangan guru non-ASN sebesar Rp11,5 triliun tetap akan diberikan dan tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 triliun,” katanya.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa anggaran tersebut sudah mencakup kenaikan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan per orang, sesuai dengan janji Presiden RI Prabowo Subianto.
Terkait tunjangan guru yang diberikan dalam bentuk transfer langsung, ia menjelaskan bahwa saat ini prosesnya sudah memasuki tahap verifikasi dan validasi data oleh masing-masing guru, dengan keterlibatan pemerintah daerah.
Mendikdasmen juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar pencairan tunjangan bisa segera dilakukan.
“Mudah-mudahan jika prosesnya bisa cepat selesai, tunjangan dapat cair sebelum Idul Fitri. Ini akan menjadi penghormatan besar bagi para guru agar dapat merayakan Hari Raya dengan gembira,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Kementerian/Lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.