Perpecahan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, naga-naganya sulit dihindari. Kubu Anindya Bakrie dituding melanggar kesepakatan dengan mengumumkan pengurus baru Kadin Indonesia
Pada Senin (7/10/2024), kubu Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, mengumumkan kepengurusan baru Kadin Indonesia periode 2024-2029. Di mana, Anin ditetapkan sebagai ketua umum, sedangkan Arsjad Rasjid diberi jatah jabatan sebagai ketua umum dewan pertimbangan.
Sebelumnya, Arsjad menyatakan telah menggelar pertemuan dengan Anin yang diinisiasi eks Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia pada Jumat (27/9/2024). Dari pertemuan itu lahir kesepakatan, Munas Kadin Indonesia digelar setelah pergantian pemerintahan pada 20 Oktober ini.
Pertemuan itu, semula diharapkan bisa mencegah perpecahan di tubuh Kadin. Lantaran, kubu Arsjad merasa Munaslub Kadin Indonesia yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru, tidak sah. karena menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
Namun, ya itu tadi. Kubu Anindya tiba-tiba mengumumkan kepengurusan baru. “Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono Dhaniswara, Jakarta, dikutip Selasa (8/10/2024).
Dia mengatakan, Kadin Indonesia tetap berpegang kepada kesepakatan antara Arsjad dan Anin dalam pertemuan yang difasilitasi Bahlil itu. “Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan tanggal 27 September 2024,” lanjutnya.
Kesepakatan tersebut, kata Dhaniswara, telah dituangkan secara tertulis serta ditandatangani keduanya di atas materai. Dengan perkembangan ini, terbukti adanya pihak-pihak yang tidak berkomitmen untuk menjaga maruah Kadin Indonesia. Kebelet berkuasa dengan menghalalkan segala cara.
“Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia,” ujar Dhaniswara
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyatakan, setiap langkah yang diambil, termasuk penetapan pengurus organisasi, harus selalu mengacu pada AD/ART Kadin Indonesia.
Dia mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia.”Demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Eka Sastra.
Sebelumnya, Anin mengaku masih terus menyusun pengurus baru Kadin Indonesia. Saat ini, susunannya baru 50 persen. “Saat ini baru 50 persen, kita punya pengurus banyak sekali yang akan bergabung,” ujar Anindya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Dari nama-nama pengurus Kadin, terdapat nama anak keempat dari Hary Tanoesoedibjo, yakni Clarissa Tanoesoedibjo yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika. Sedangkan, artis Raffi Ahmad juga ditunjuk di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar Raffi.
Raffi berujar, akan menyusun program kerja di Kadin seusai adanya pemerintahan baru. Selain itu, nantinya Kadin juga akan bersinergi dengan pemerintah demi meningkatkan perekonomian Indonesia. “Tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik,” terang Raffi.
Selain Clarissa dan Raffi Ahmad, banyak tokoh pengusaha senior yang masuk kepengurusan Kadin Indonesia versi Anin. Berikut susunannya:
Dewan Kehormatan
1. Ketua: Rosan P Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir
Dewan
1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat : Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid P.M.
Dewan Pengurus
Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie
A. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa
1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan Widyanto Saputro
3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
B. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. WIjaya
1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya
4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad
C. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar
1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria
6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono
D. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo
E. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady
1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega
F. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur
1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana
G. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri
H. Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum DAN HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana) Azis Syamsuddin
1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said.