Di era Presiden Jokowi, peran swasta sangat terbatas dalam proyek-proyek infrastruktur. Sementara BUMN malah didorong untuk mendominasi berbagai proyek pembangunan.
Ke depan, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani menyarankan Presiden Prabowo Subianto melirik swasta untuk dilbatkan dalam pembangunan. Sehingga investasi dan lapangan pekerjaan bisa tumbuh signifikan.
“Pemerintah perlu membuat playing field yang sama antara badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta,” kata Aviliani dalam diskusi virtual Indef “Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran” di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Dia bilang, pemerintahan Jokowi lebih banyak memberikan penugasan terhadap BUMN ketimbang melibatkan swasta.Padahal, pemberdayaan swasta justru memancing lebih banyak investasi yang masuk.
Terlebih, lanjut Aviliani, pemerintah memiliki optimisme yang tinggi terhadap hilirisasi. Optimisme ini bisa menjadi peluang masuknya investasi. “Itu saya rasa yang perlu dipertimbangkan,” tuturnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani bersama dengan Wakilnya yakni Todotua Pasaribu, berkomitmen untuk membuat kebijakan yang pro-rakyat dalam proses memajukan iklim investasi dan hilirisasi di Tanah Air.
Dia bersama Todotua diberikan amanah Presiden Prabowo untuk menciptakan iklim investasi dan hilirisasi yang kondusif, serta dijalankan secara transparan, terbuka, memiliki akuntabilitas, dan berprinsip good governance.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dia bilang, perlunya kerja sama yang solid di internal Kementerian Investasi/BKPM, guna mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia yang diinginkan oleh Presiden.
Hilirisasi pun menjadi salah satu strategi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam mendorong industrialisasi terfokus. Bappenas menetapkan strategi industrialisasi terfokus guna menghasilkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Adapun terkait hilirisasi, Bappenas akan memperluas cakupan komoditas tambang selain nikel, seperti tembaga, bauksit, dan timah. Sementara untuk sumber daya laut, pemerintah bakal mendorong hilirisasi rumput laut.