Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan pihaknya akan segera mengikuti jejak PDIP dalam mengusulkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.
“Angket, hari ini baru paripurna. Kalau PDIP go ahead, kita go ahead,” ujar Sahroni, ketika di jumpai dalam sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Adam Deni Gearaka, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (5/3).
Pada sidang paripurna DPR, tiga fraksi yakni PKS, PKB dan PDIP kompak menyuarakan agar digelar sidang hak angket.
Tiga anggota DPR dari tiga fraksi yang mengusulkan wacana tersebut, adalah Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.
“Sebagian masyarakat (ingin) agar DPR RI gunakan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Aus Hidayat, dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Pandangan yang sama juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Pada intrupsinya, Aria Bima berharap para pimpinan DPR dapat menyikapi usulan tersebut dengan bijak. Baik itu lewat hak angket maupun interpelasi.
“Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” kata Bima.