Airlangga Apresiasi Reforma Agraria Atasi Ketimpangan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan. Hal itu disampaikannya dalam acara puncak GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

“Saya mengapresiasi GTRA yang telah bekerja keras untuk melaksanakan Program Reforma Agraria guna mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, utamanya untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” kata Airlangga yang juga Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, Kamis (9/6/2022).

Pemerintah mendorong Program Strategis Nasional Reforma Agraria yang juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Program tersebut berkontribusi melalui penataan aset dengan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai modal usaha produktif, dan penataan akses atau kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan, bantuan sarana produksi, akses pemasaran, serta pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria GTRA dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.

Airlangga menilai pertemuan GTRA merupakan hal yang sangat penting dan strategis di tengah upaya untuk terus melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19. Sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih Izin (PITTI) Pemanfaatan Ruang untuk menyelesaikan ketidaksesuaian izin usaha dan hak atas tanah.

“Kami harapkan dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, agar kita bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ketum Partai Golkar itu juga menegaskan, pemerintah terus melanjutkan Program PEN di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp451,64 triliun dengan tiga pilar yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai reformasi regulasi yang tentu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Hal lain yang juga tengah didorong pemerintah adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20. Dengan keberadaan Indonesia di panggung dunia, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan perdagangan dan investasi.

“Oleh karena itu, kemudahan investasi perlu didorong oleh para pemerintah daerah agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” pungkas Airlangga.