Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia melalui Presidensi G20 dan B20 berupaya memitigasi risiko korupsi di tengah krisis global dengan meningkatkan strategi integritas dan kepatuhan dunia bisnis.
“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkapnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/8/2022).
Sebagai bagian dari Open Government Partnership, kata Menko Airlangga, Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.
Airlangga menilai risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.
“Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya,” ujarnya.
Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.
Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.
Airlangga juga menuturkan bahwa sejalan dengan Paris Agreement, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Ia pun mengapresiasi upaya B20 mengangkat isu compliance yang sangat diperlukan terutama untuk menjaga bussiness sustainability.
“Sekaligus di situasi seperti ini target climate change juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable, sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya,” ucap dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)