Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membahas soal Perppu Cipta Kerja yang saat ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Airlangga semua partai koalisi pemerintah saat ini sedang fokus untuk memuluskan agar Perppu Cipta Kerja bisa segera mendapatkan dukungan dari DPR. Sehingga pertemuan Airlangga dengan Cak Imin pada hari ini juga menyinggung soal hal tersebut.
Perppu Cipta Kerja sendiri memang menjadi agenda prioritas Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan afirmasi untuk UMKM, kemudahan perizinan berusaha, dan pelaksanaan investasi melalui lembaga pengelola investasi (LPI). Hal ini sudah tertuang dalam Perppu Cipta Kerja yang diharapkan bisa segera disetujui dan diimplementasikan sebagai Undang-undang (UU).
“Salah satu tentu karena pak Muhaimin juga wakil ketua DPR RI, ini kami meminta untuk Perppu Cipta Kerja ini untuk berproses dalam waktu tidak terlalu lama dan bapak presiden telah memberikan surpres ke parlemen,” ujar Airlangga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2023).
Dia mengatakan komunikasi politik antara parpol koalisi pemerintah saat ini harus terus ditingkatkan, mengingat tantangan dan agenda ke depannya semakin berat dan memerlukan dukungan banyak pihak terutama DPR.
“Tugas sebagai koalisi partai yang di dalam pemerintahan ini semakin berat dan semakin perlu dikonsolidasikan, karena tentu banyak agenda utama yang harus dilaksanakan,” tambahnya.
Selain itu, Airlangga menambahkan di tahun 2023 ini akan banyak agenda-agenda penting yang harus pemerintah selesaikan. Hal ini demi memastikan agar situasi di tahun politik nanti bisa berjalan secara kondusif.
“Sehingga kita dengan memasuki tahun politik kita PKB dan Golkar sepakat untuk politik dibuat adem terus dan schedule sudah ada dan tentunya ini yang akan kita jaga,” pungkasnya.
Airlangga Gelar Konsultasi Publik Soal Perppu Cipta Kerja
Sebelumnya, Airlangga Hartarto juga pernah menyelenggarakan konsultasi publik terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai salah satu upaya memenuhi aspek meaningful participation.
“Pemerintah terus mendorong dalam bentuk Perppu Nomor 2 dan kemarin sudah dibacakan di paripurna DPR sehingga kita tinggal menunggu, selanjutnya tentu beberapa hal yang kami mohon terus dukungan Bapak Ibu untuk mengawal proses Perppu ini agar bisa terus berjalan,” kata Airlangga sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (8/2/2023)..
Acara itu dihadiri akademisi dan para ahli antara lain yakni Dr. Djalil, Prof. Ahmad M Ramli dari Unpad, Prof. Satya Arinanto dari , dan Prof. Nindyo Pramono serta Prof. Nurhasan Ismail dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Akademisi dan para ahli mendorong DPR untuk dapat menyetujui Perppu Cipta Kerja dan menetapkannya dengan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Hal tersebut akan menguatkan aspek kepastian hukum atas Perppu Cipta Kerja yang antara lain mengatur kebijakan afirmatif untuk UMKM, kemudahan perizinan berusaha, pelaksanaan investasi melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI), keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan terkait aspek ketenagakerjaan.
Di samping itu, konsultasi publik atas RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU ke berbagai pihak dengan penerapan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation perlu terus dilaksanakan.
Airlangga menyampaikan terima kasih atas masukan dan dukungan dari akademisi dan ahli, serta mencatat seluruh masukan dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perppu Cipta Kerja dan proses pembahasan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU di DPR.
“Pemerintah optimis DPR dapat menyetujui Perppu Cipta Kerja dalam rangka upaya untuk meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja yang dibutuhkan dan untuk mengantisipasi dinamika dan ketidakpastian perekonomian global,” tegas Airlangga.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)