Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan, pemerintah Indonesia harus bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk jika krisis multidimensi menerjang Indonesia. Sebab, dunia saat ini tengah menghadapi the perfect strom dan krisis multi dimensi secara bersamaan. Menurutnya, ada lima krisis yang berpotensi mengganggu stabilitas negara-negara di dunia.
Ia pun memberikan rinciannya:
1. Pandemi COVID-19 Belum Berakhir
Pertama, pandemi COVID-19 yang belum berakhir meskipun sudah lebih dari dua tahun. Sebagian negara-negara di dunia menghadapi dampak dari pandemi ini.
2. Konflik Rusia-Ukraina
Kedua konflik Rusia-Ukraina yang membuat disrupsi rantai pasok dunia terhadap pangan dan energi.
“Disrupsi rantai pasok dunia terutama pangan dan energi meningkatkan harga komoditas di dunia,” tutur Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
3. Suhu Global yang Meningkat
Airlangga menambahkan, krisis ketiga yang saat ini mengancam dunia yakni, akibat perubahan iklim yang mengakibatkan meningkatnya suhu global. Kondisi ini berdampak pada degradasi lingkunganm bencana alam, cuaca ekstrem, kerawanan pangan dan air, serta gangguan ekonomi global.
4. Harga Komoditas dan Inflasi Global
Krisis keempat yang mengancam negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah kenaikan harga komoditas akibat krisis. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan inflasi global.
5. Biaya Hidup yang Tinggi
“Kelima, yakni Cost of Living, yakni krisis akibat tingginya biaya hidup yang juga akan terus mendorong kenaikan inflasi global,” ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.
Airlangga mengatakan, dampak pandemi COVID-19 di Indonesia masih memunculkan tantangan produktivitas bagi pemulihan ekonomi nasional tahun depan.
Kemenko Perekonomian telah melakukan pencadangan anggaran sekitar Rp35,2 miliar pada tahun anggaran 2022. Di sisi lain, Pagu indikatif tahun anggaran 2023 meningkat sekitar 6,06 persen ketimbang tahun 2022.
Hal itu diketahui berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2023. Pagu indikatif Kemenko Perekonomian tercatat sebesar Rp471,8 miliar pada 2023, sebelumnya, hanya sekitar Rp444,9 persen untuk tahun 2022. Anggaran Rp471,8 miliar, diperuntukkan untuk Program Teknis (koordinasi) sebesar Rp172 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp299,8 miliar.
Kemenko Perekonomian sudah mengajukan penambahan anggaran pada pagu indikatif tahun anggaran 2023. Penambahan ini diperuntukkan bagi kebutuhan peningkatan layanan dukungan manajemen dan penugasan strategis yang belum terakomodir.
Antara lain, peningkatan pengendalian internal, transformasi kelembagaan KEK, pelaksanaan keketuaan ASEAN 2023, PMO Transformasi Ekonomi Digital, rekomendasi kebijakan pemanfaatan teknologi hijau untuk percepatan transisi energi dan pengembangan wilayah, serta rekomendasi kebijakan valuasi ekonomi kebencanaan.
“Dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 82,2 miliar, maka rincian dalam kelompok program terdiri dari Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp77,2 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp5 miliar. Sehingga Pagu Anggaran TA 2023 diusulkan dari semula Rp471,8 miliar menjadi sebesar Rp554 miliar,” tegas Menko Airlangga.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)