Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai pernyataan Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin, terkait ajakan untuk mendaftar sebagai calon komisioner dan dewas KPK, terbukti tak dapat menggerakkan masyarakat.
“Bagi kami (pernyataan) itu tidak cukup bisa menggerakkan masyarakat atau orang-orang berintegritas, kompeten, terdidik untuk mendaftar. Kenapa? Seringkali kita katakan, masyarakat itu sebenarnya trauma dengan proses seleksi KPK,” tegas Kurnia secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Kupas Tuntas Seleksi Capim dan Dewas KPK’, Senin (15/7/2024).
Menurut Kurnia, proses seleksi capim KPK pada 2019 lalu, membuat trauma bagi masyarakat untuk mendaftar.
“Mengapa? Karena tahun 2019 yang lalu luar biasa buruknya proses seleksi itu. Di mana kita bisa melihat pansel yang tidak akomodatif, pansel yang menyingkirkan nilai integritas, pansel yang dekat atau terjerumus dalam pusaran konflik kepentingan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dengan kondisi traumatik seperti itu, lanjut dia, maka pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa mereka dapat menjamin proses seleksi kali ini tidak ada intervensi politik, tidak ada intervensi kekuasaan.
“Jangan sampai justru interpretasi Pasal 3 UU KPK yang menggerus independensi KPK, dianggap seluruh proses seleksi ini harus atas cawe-cawe pemerintah, itu tentu yang tidak kita harapkan terjadi,” ucap dia.
“Maka dari itu, pemerintah harusnya bisa lebih dulu mengevaluasi proses seleksi tahun 2019, memastikan hal itu tidak kembali tampak dalam proses seleksi 2024, baru mengajak orang-orang mendaftar,” sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meyakini banyak pihak yang ingin memperbaiki KPK sehingga dirinya meminta, pihak-pihak yang protes juga ikut mendaftar sebagai calon komisioner dan dewas KPK, alih-alih hanya sekadar mengkritik.
“Jangan hanya berteriak-teriak saja. Ya daftar saja. Jangan hanya usul, jangan hanya protes, sekarang daftar saja. Siapa tahu kepilih dan dia bisa menjalankan apa yang selama ini diinginkan, supaya KPK itu bisa efektif dan bagus,” ujar Ma’ruf kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).
Menurutnya, pembukaan pendaftaran Capim dan Dewas KPK harus dimanfaatkan dengan baik bagi mereka yang ingin berkontribusi memperbaiki KPK.
“Jangan sampai dia justru daftar tidak mau, hanya berteriak-teriak saja, padahal KPK membuka, pansel membuka kesempatan untuk mereka,” tandasnya.