Akademisi Management Strategic Universitas AMIKOM Yogyakarta Muhammad Hamid Wijaya, memberikan usulan terkait program pembangunan 40 kota yang digagas oleh pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) harus menggunakan parameter smart city.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi tentang program pembangunan 40 kota di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).
“Maka yang kita usulkan adalah kita menggunakan parameter smart city, saya kira semua provinsi dan kabupaten di kita itu mengenal istilah smart city sebagainya,” ungkap Hamid.
Ia turut mengingatkan, parameter smart city harus dimatangkan lagi dengan tim yang ada dan juga harus disepakati variabel-variabelnya. “Nanti kalau sudah variabel sepakati maka inilah yg akan jadi panduan untuk dibangun smart city seluruh di kota-kota yang ada di Indonesia yang disepakati itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, hal yang harus diutamakan dalam membangun kota tersebut adalah local jenius (kearifan lokal). “Kota-kota itu punya spesifikasi sehingga apabila kota X tidak bisa disamakan dengan kota Y karena kepentingan punya local jenius yang berbeda-beda,” terang Hamid.
Dirinya optimistis, dalam periode lima sampai 10 tahun ke depan, bisa lebih dari 40 kota yang dibangun dengan mempunyai panduan smart city. “Selama ini kan di kabupaten, provinsi itu kan memang membangun sendiri, tidak ada panduannya, sekarang ada panduannya, di guide pasti, kemudian ada KPI (Key Performance Indikator) nya kemudian ada rewardsnya, itu jadi sesuatu hal yang memang bisa ditawarkan untuk bangun kota di Indonesia,” pungkasnya.
Diketahui, gagasan membangun 40 kota setingkat Jakarta pertama kali diutarakan oleh Muhaimin (Cak Imin) saat melakoni debat kedua Pilpres beberapa waktu lalu.
Kala itu, ia mengatakan bahwa minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, dan kemampuan terjaganya lingkungan untuk sehat, termasuk kehidupan yang beri kenyamanan bagi seluruh pendud
“Di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat kota, akses pendidikan harus sampai ke yang membutuhkan, sementara fiskal, kita harus pandai tentukan prioritas,” ujar Cak Imin sambil menjelaskan bahwa pihaknya bukan tak setuju pembangunan IKN namun perlu ada prioritas.
Program yang akan diusung ini dikatakannya bukan bermula dari nol, melainkan mengembangkan kota-kota yang sudah ada menjadi besar dan mampu menggerakkan perekonomian di sekitarnya.