Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) lebih proaktif, untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang relevan dan transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan momentum penting seperti Pilkada 2024.
“Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah, KIP harus mampu menjawab pertanyaan publik yang sering muncul, seperti ke mana uang pajak yang kami bayar digunakan?,” kata Amelia di Jakarta, dikutip Rabu (20/11/2024).
Ia menegaskan, informasi yang jelas diperlukan oleh masyarakat, terlebih dengan adanya rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara menjadi lebih krusial. Tanpa keterbukaan dan edukasi yang proaktif, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat,” ujarnya.
Dia berharap KIP dapat memastikan setiap proyek yang didanai oleh APBN, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dipublikasikan secara transparan kepada publik.
“Kecuali data yang terkait dengan keamanan dan pertahanan negara, semua alokasi dana APBN harus diinformasikan secara jelas, termasuk progres proyek dan dampaknya bagi masyarakat,” ucap dia.
Amel juga meminta KIP memastikan dana kehumasan di setiap kementerian/lembaga (k/L) benar-benar digunakan untuk tujuan edukasi dan transparansi program kepada masyarakat.
“Jangan sampai, saya tekankan sekali lagi, jangan sampai, APBN digunakan untuk membayar buzzer atau influencer demi melindungi citra pimpinan K/L saat mendapat kritik. Semoga hal itu tidak pernah terjadi,” tutur Amel.