Presiden Jokowi merasa terpukul dengan terbongkarnya aksi pamer kekayaan (hedon) pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Wajar bila rakyat marah.
Kali ini, raut wajah sang presiden terlihat tak sesegar warna batik yang dikenakannya. Yang didominasi warna hitam, putih, ungu dan pink. Tak main-main, dia mengingatkan seluruh aparat birokrat agar menghindari pamer kekayaan lewat media sosial (medsos), atau apapun. “Sekali lagi saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan,” ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
“Apalagi sampai di pajang-pajang di Instagram, di media sosial itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas,” ujar dia.
Tak hanya soal perilaku pegawai pajak dan bea cukai yang baru-baru ini disorot publik, Kepala Negara pun mengingatkan aparat hukum dan abdi negara lainnya. “Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa,” kata Jokowi.
“Karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis,” ujar dia.
Presiden juga menyinggung soal reformasi birokrasi yang tujuan utamanya agar masyarakat terlayani secara baik, efektif, dan akuntabel.
Jokowi menceritakan begitu kencangnya reaksi publik atas aksi pamer kekayaan yang menyeret Rafael Alun trisambodo, pegawai DJP yang sudah dicpot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Disusul, Eddy Darmanto, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta yang juga sudah diberhentikan.
“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah,” ujar Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)