Aktivis buruh nasional yang juga Presiden Women Commitee Asia Pasifik di UNI Apro, Mirah Sumirat mengaku sangat prihatin dengan semakin turunnya jumlah buruh akibat PHK massal.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), periode Januari hingga Juni 2024, terdapat 32.064 buruh yang terkena PHK.
“Namun data kami yang sesungguhnya bisa 2 kali lebih besar dari jumlah tersebut. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah PHK ke dinas ketenagakerjaan setempat,” kata Mirah, Jakarta, Sabtu (10/8/2024).
Biasanya, lanjut Mirah, sudah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di internal sehingga tidak ada pelaporan ke Dinas Ketenagakerjaan. Dan banyak juga pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Hal itu berpengaruh dengan data yang di gunakan oleh pihak kementrian, karena pihak Kementrian Ketenagakerjaan selalu menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan klaim buruh terhadap Jaminan Hari Tua (JHT) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Mirah.
Dia menyampaikan, mereka yang terkena PHK, sebagian besar beralih menjadi wirausaha skala kecil. Misalnya menjadi pedagang kaki lima. Hal itu diperkuat dengan meningkatnya jumlah pekerja sektor informal menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam 5 tahun terakhir, jumlah pekerja informal mengalami kenaikan signifikan. Pada Februari 2019, jumlah pekerja informal hanya 74.09 juta orang. Atau 57,27 persen dari total pekerja formal di Indonesia.
Sedangkan Februari 2024, jumlah pekerja informal melonjak menjadi 84,13 juta orang. Atau 59,17 persen dari total pekerja formal di Indonesia.
“Pekerja informal, artinya mereka memiliki pendapatan tidak tetap dan cenderung bertambah miskin, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Misalnya mereka beralih menjadi driver online, kerja serabutan dan lain=lain,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Afriansyah Noor menyebutkan, angka PHK semester I-2024, mengalami kenaikan dibandingkan semester I-2023. Alhasil, angka pengangguran bakal naik signifikan.
Afriansyah menyebutkan, sektor padat karya menjadi penyumbang tertinggi angka PHK di Indonesia. Berdasarkan data Kemenaker, pekerja yang terkena PHK periode Januari hingga Juni 2024, mencapai 32.064 orang.
Angka tersebut naik 21,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebanyak 26.400 orang. “Jadi memang setelah kita evaluasi khususnya di bidang padat karya, dampak dari global,” kata Afriansyah usai membuka Pelatihan Kompetensi di Balai BPVP Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (7/8/2024).
Meski banyak perusahaan yang tutup, menurut Afriansyah, saat ini masuk beberapa investasi yang siap membangun pabrik padat karya di Indonesia. Namun, dia mengatakan akan mengutamakan sumber daya manusia atau SDM lokal di kawasan industri meski kemampuannya masih terbatas.
“Perekonomian dunia memang jumlah permintaan kepada mereka itu memang berkurang sehingga pabrik-pabrik yang tadinya menyiapkan untuk ekspor itu menurun nilainya,” ungkapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)