Kamis, 14 November 2024 – 17:13 WIB
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza ditemui di Jakarta, Kamis (14/11/2024). (Foto: ANTARA/Muzdaffar Fauzan).
Menanggapi keluhan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex akan menipisnya bahan baku yang berdampak kepada 2.500 pekerja dirumahkan, Kementerian Perindustrian bakal melakukan pemantauan.
“Kita akan pantau soal minimnya bahan baku Sritex yang hanya cukup untuk 3 minggu produksi saja,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Hingga saat ini, kata Wamenperin Faisol, Kemenperin masih menunggu hasil kasasi yang diajukan Sritex, terkait putusan pailit dari Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah (Jateng).
Selanjutnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita menyatakan, bahan baku yang dibutuhkan Sritex, saat ini, masih dalam proses importasi.
Advertisement
Advertisement
Ketika perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut, dinyatakan pailit, akses ke zona berikat sempat dibekukan pihak bea cukai. “Ketika itu dipailitkan Bea Cukai mengantisipasi, mungkin apa dia terlalu atraktif atau apa. Akhirnya semua fasilitasnya dibekukan, bahasanya. Nah untuk itu, ketika sudah dibekukan, kita ada proses untuk membuka kembali,” kata dia.
Sebelumnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerja di perusahaan tekstil itu.
“Sritex tidak melakukan PHK. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi, Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan kita,” ujar Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Rabu (14/11/2024).
Iwan menjelaskan, karyawan yang diliburkan karena adanya persoalan mengenai pasokan bahan baku yang tersendat. Ia juga mengakui bahwa pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji.
Jumlah itu disebut Iwan akan terus meningkat bila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha, pasalnya ketersediaan baku disebutnya hanya mampu bertahan untuk produksi selama tiga minggu ke depan.