Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Alifudin mengaku prihatin atas maraknya penutupan pabrik yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Angkanya diperkirakan mencapai puluhan ribu
Alifudin menilai, gelombang PHK yang terjadi saat ini, khususnya PT Sri Rejeki Isman (Sril) Tbk atau Sritex, perlu segera ditangani dengan erius. Kalau tidak, akan memperburuk perekonomian di Indonesia.
“Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim industri yang stabil dan ramah bagi dunia usaha, agar tidak terjadi PHK massal yang lebih meluas,” tegas Alifudin di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Beberapa perusahaan yang dilaporkan terpaksa menutup operasionalnya dan merumahkan sekitar 3.200 pekerjanya, antara lain PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri.
Paling besar ya itu tadi, Sritex yang berhenti operasi pada 1 Maret 2025 dan telah mengumumkan PHK massal terhadap 12 ribu pekerja.
“Total lebih dari 14 ribu pekerja telah dirumahkan akibat penutupan beberapa pabrik tersebut. Jumlah ini mencerminkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga yang bergantung pada pendapatan dari pekerjaan mereka di pabrik-pabrik tersebut,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus hadir untuk memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK bisa terlindungi dengan baik.
Selain itu, dirinya juga menyoroti perincian PHK di beberapa perusahaan besar yang menutup operasionalnya, antara lain PT Sanken Indonesia sebanyak 459 pekerja yang terkena PHK, PT Yamaha Music Product Asia 200 orang, dan PT Tokai Kagu 195 orang.
Sementara itu, PT Danbi Internasional Garut mencatatkan PHK sebanyak 2.079 pekerja. Sementara PT Bapintri di Kota Cimahi sejumlah 267 pekerja. Ia sungguh menyayangkan penutupan pabrik-pabrik besar ini terjadi dalam waktu yang berdekatan sehingga berpotensi meningkatkan kecemasan tentang gelombang PHK yang lebih luas.
“Kemenaker harus segera turun tangan untuk memastikan pekerja yang terdampak memperoleh kompensasi yang sesuai, seperti pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Alifudin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan hak-hak pekerja.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk sektor swasta, serikat pekerja, dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini.
Politikus PKS ini juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim industri Indonesia, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, guna menciptakan kebijakan yang mendukung kelangsungan industri tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah perlu mendorong perkembangan sektor industri yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan pekerja. Kami tidak bisa membiarkan pabrik-pabrik terus menutup pintunya dan merumahkan ribuan pekerja,” tandasnya.