Ketua Umum PKB yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan tak sepakat bila Gubernur Jakarta serta wakilnya ditunjuk presiden.
“Kami (PKB) menolak total,” kata Cak Imin, ketika berkampanye di Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu, (6/12/2023).
Pernyataan Cak Imin ini mersepon draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD.
Menurut Cak Imin, kepala daerah yang dipilih melalui hak prerogatif presiden hanya membahayakan sistem demokrasi.
“Ya itu bahaya, bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik, harus diberi ruang yang lebih baik lagi,” kata Cak Imin.
Selain itu, Cak Imin meyakini seluruh fraksi di DPR akan menolak soal aturan itu. Diketahui saat ini baru fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan sikap menolak RUU DKJ.
“Insyaallah mayoritas fraksi akan menolak karena itu, terlalu dipaksakan waktunya,” kata Cak Imin.