Guna mengantisipasi dampak tanah longsor akibat pergerakan tanah, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatolologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Koordinasi dengan BMKG, BNPB,” ujar Heru di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Selain itu, Heru juga meminta BPBD DKI untuk selalu memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat terkait kebencanaan.
Meski begitu, Heru juga meminta masyarakat untuk memperhatikan informasi yang disampaikan oleh BPBD DKI sehingga dapat menekan dampak negatif potensi pergerakan tanah yang rawan longsor.
BPBD DKI memperbaharui rilis kepada masyarakat terkait kebencanaan termasuk potensi tanah longsor berupa imbauan salah satunya melalui media sosial Instagram @bpbddkijakarta. “Sehingga bisa bersama-sama untuk melakukan aksi secepatnya,” katanya.
Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), ada 15 titik di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah potensi terjadi pergerakan tanah karena cuaca ekstrem.
Adapun 15 titik di Jakarta yang memiliki potensi pergerakan tanah yakni Jakarta Pusat meliputi wilayah Kecamatan Menteng.
Kemudian, Jakarta Selatan meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, dan Tebet.
Selanjutnya di Jakarta Timur meliputi wilayah Kecamatan Cakung, Kramat Jati, Matraman, Pasar Rebo, dan Pulo Gadung.
Mencermati data itu, penambahan titik potensi pergerakan tanah di DKI dibandingkan Desember 2022 yakni Tebet, Menteng, Matraman, Pulo Gadung, dan Cakung.
BPBD DKI menyebutkan pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Sementara itu pada Zona Tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)