Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, pemerintah konsisten menjaga rasio utang selama Tahun Anggaran 2023. Caranya dengan mengoptimalkan pembiayaan non-utang melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
“Pemerintah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Risiko utang pemerintah pada 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali,” ucap Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Ia menuturkan, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 39,7 pada 2022 menjadi 39,2 persen pada 2023.
Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN maupun G20 dengan rasio utang terendah.
Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini, mengatakan, pemerintah menggunakan SILPA untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban pemerintah. Sedangkan SAL dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban yang tertunda.
“SAL juga digunakan untuk menstabilkan yield (imbal balik) SBN (Surat Berharga Negara) agar kita tidak terdampak saat dinamika market atau pasar surat berharga bergejolak akibat dampak global,” kata Sri Mulyani.
Ia menuturkan, penggunaan SAL Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp35 triliun, sehingga tersisa SILPA senilai Rp19,38 triliun.
Pihaknya mencatat bahwa angka tersebut turun signifikan dibandingkan penggunaan SAL tahun sebelumnya yang mencapai Rp130,6 triliun.
“Penurunan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR agar APBN menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan besaran SILPA yang optimal,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, sisa anggaran yang belum digunakan menjadi sumber pembiayaan serta cadangan likuiditas (liquidity buffer) untuk APBN pada tahun berikutnya.