Anggaran Dijebol Rp2.730 Triliun Demi Muluskan Infrastruktur Sampai Jokowi Lengser

Ternyata, biaya membangun infrastruktur hingga Presiden Jokowi lengser pada 2024, super jumbo angkanya. Rp6.500 triliun. Dan, 42 persen atau setaraRp2.730 triliun dikeluarkan dari APBN.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Luky Alfirman di Jakarta, Jumat (8/7/2022). Sedangkan sisanya, kata dia, diharapkan bisa ditutup dari BUMN dan swasta. “Maka dari itu pembiayaan adalah salah satu cara menekan biaya tersebut,” ujar Luky.

Untuk mendapatkan dana sebesar, kata dia, pemerintah terus meningkatkan partisipasi sektor swasta. Lantaran pemerintah tidak bisa membebani APBN semata.

Karena itu, Luky bilang, pemerintah berusaha memberi kepastian dalam pengelolaan risiko agar investor tetap berminat untuk menanamkan modal mereka pada proyek infrastruktur. “Kami mendesain sedemikian rupa risiko ini, bagaimana bisa kami perkecil karena itu terasosiasi dengan harga yang harus kami bayar nantinya,” terang dia.

Adapun investor asing, katanya, akan lebih cenderung melihat situasi dan kondisi politik maupun ekonomi dari suatu negara sebelum memastikan akan melakukan penanaman modal. “Dengan demikian, stabilitas kondisi politik dan perbaikan ekonomi domestik sangat penting guna menarik investasi dari luar negeri,” pungkas dia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan, perlu kolaborasi yang luar biasa untuk membangun infrastruktur. “Kita perlu kolaborasi yang luar biasa. Pemerintahnya membuat kebijakan, tapi pemerintah itu harus dibantu oleh think tank,” tambah Suahasil.

Dia menjelaskan, yang dimaksudnya lembaga think tank, kerjaannya adalah memupuk knowledge dan memikirkan terobosan lebih lanjut serta universitas yang tugasnya adalah bukan saja meneliti, tapi kemudian meneruskan, mewariskan, mengajari, mendidik generasi yang akan datang tentang knowledge tersebut.

Meski saat ini pemerintah tengah fokus mengatasi pandemi COVID-19, kata dia, bukan berarti menafikan pembangunan jangka menengah panjang yang juga sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk infrastruktur.

“Jadi meskipun kita sibuk mengurusi bagaimana melindungi masyarakat dalam jangka pendek, kita tetap bicara mengenai medium dan long term. Di sinilah pemikiran kita mengenai bagaimana kebutuhan infrastruktur Indonesia jangka panjang harus tetap kita bicarakan dan harus tetap kita cari terobosannya,” katanya.