Kebijakan pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) memang bukan perkara mudah karena memberatkan instansi yang dipotong. Contohnya Kementerian BUMN yang anggarannya dipapras habis, sehingga diprediksi tak cukup untuk operasional.
Terkait kebijakan pemangkasan anggaran K/L yang dilandasi Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Menteri BUMN, Erick Thohir meminta agar pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN, jangan sampai kurang dari Rp215 miliar.
Alasannya, kata Menteri Erick, angka Ro215 miliar merupakan batas minimum biaya operasional Kementerian BUMN. “Kemarin jam 2 siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” ucap Menteri Erick dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Saat ini, kata Menteri Erick, Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja. Anggaran pasca efisiensi tersebut memangkas sekitar 58 persen dari pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp277,5 miliar.
Erick menjelaskan bahwa minimum operasional Kementerian BUMN kurang lebih di angka Rp215 miliar. Oleh karenanya, ia mengajukan pengurangan efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir merincikan bahwa Rp215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, hingga memotong biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen.
“Kalau kita tahu, pengawasan (BUMN) itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” ucap Menteri Erick.
Dikatakan, efisiensi Rp215 miliar tersebut juga terdiri atas pengurangan fasilitas IT sebesar 41 persen, pengurangan ATK sebesar 90 persen, pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, dan menyesuaikan kendaraan dinas sehingga memangkas biaya sebesar 66 persen.
“Kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik, sekarang hybrid, gitu. Harganya bisa lebih murah, itu sampai 66 persen,” ucapnya.
Ia juga memangkas hal-hal lainnya seperti kegiatan rapat, hal-hal seremonial, efisiensi pemakaian gedung, dan lain-lain. “Semoga ada jalan (pengurangan efisiensi), kami tunggu saja 1–2 bulan ke depan,” kata Menteri Erick.