Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku tak terbebani dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) terkait penghematan anggaran Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo. Dia menyebut, Kementeriannya masih bisa bekerja meski anggaran dipangkas
“Kendalanya sementara waktu aman-aman aja, maksudnya saya orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya saya maksimalkan dengan apa yang saya punya,” ujar Dody usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dalam pagu anggaran yang sudah ditetapkan pemangkasan mencapai Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun yang hanya menyisakan Rp29 triliun. Dody menegaskan Kementerian PU tetap akan bekerja secara maksimal.
“Kalau sudah maksimal tuntutannya besar. Ya bikang pak presiden saya sudah maksimal dengan apa yang bapak kasih saya mohon tambahan dong. Tapi saya ingin tunjukan dulu dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu,” kata dia.
Diketahui, ketentuan penghematan anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo. Ketentuan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut kemudian diturunkan melalui Nota Dinas Nomor: 28/RT.02.01/ND/A.I/2025 Tentang Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Kantor.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pemerintahan Indonesia saat ini sedang mengalami fase yang tidak mudah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini sudah tembus Rp16.466 yang dimana angka tersebut menurut World Bank sudah mendekati masa kritis ekonomi.
“Kita menyadari bahwa bangsa ini sedang mengalami fase yang tidak mudah. Tadi mas Bimo bilang ke saya ‘mas per detik ini rupiah kita 16.466 per USD yang kalau kita pakai indikator ekonomi makro kira-kira kalau sampai tembus Rp16.700 kita masuk dalam kategori krisis ekonomi menurut World Bank,” ujar Rifqinizamy.