Anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto diusulkan bertambah. Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025, anggaran K/L diusulkan bertambah sebesar Rp117,87 triliun.
Kenaikan sebesar Rp117,87 triliun ini membuat belanja K/L yang sebelumnya Rp976,79 triliun, kini menjadi Rp1.094,66 triliun.
“Belanja negara kalau tadi usulan dari quick win Presiden terpilih, pemerintahan baru, adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun atau naik Rp 117,87 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Kenaikan ini, menurut Menkeu, disebabkan adanya anggaran empat program senilai Rp117,87 triliun yang semua diambil dari anggaran non K/L dan dari berbagai cadangan. Termasuk cadangan negara turun Rp17,9 triliun, cadangan pendidikan turun Rp66,85 triliun dan dari Transfer ke Daerah Rp14,38 triliun, serta subsidi energi.
Quick win presiden terpilih yang dimaksud Sri Mulyani adalah beberapa program unggulan dari Prabowo. Beberapa program quick win tersebut berada di bawah sejumlah naungan K/L.
Pertama, Makan Bergizi Gratis yang memakan anggaran sebesar Rp71 triliun. Ini akan ditangani oleh Badan Gizi Nasional.
Kedua, program yang di bawah Kementerian Kesehatan, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebesar Rp3,2 triliun dan Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah sebesar Rp1,8 triliun.
Ketiga, program yang berada di bawah Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan Kemenag. Ada dua program, yaitu Renovasi Sekolah dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun dan program Sekolah Unggulan Terintegrasi sebesar Rp2 triliun.
Keempat, ada program di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, yaitu untuk Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa sebesar Rp15 triliun.
“Dengan komposisi perubahan belanja non-K/L yang selama ini disebut BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) maka belanja non-K/L akan turun Rp 109,61 triliun.
Sri Mulyani pun mengakui bahwa tambahan anggaran K/L ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan belanja untuk lembaga-lembaga negara, termasuk DPR dan MPR dengan adanya penambahan anggota dan pimpinan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian dan Lembaga mencapai Rp976,7 triliun. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)