Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalami pemangkasan hingga Rp2,7 triliun atau 57 persen dari pagu awal sebesar Rp4,8 triliun menjadi Rp2,1 triliun. Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran, dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan program prioritas di kementeriannya tetap berjalan kendati dipangkas. Ia menegaskan, pemangkasan anggaran tak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.
“Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” kata Yassierli dalam keterangannya, seperti dikutip Minggu (16/2/2025).
Meski ada penyesuaian dalam beberapa program, dia mengungkapkan Kemnaker tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
Yassierli mengaku sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi, misalnya dengan Kementerian UMKM, Kementerian pendidikan dasar dan menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya.
“Bahkan kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas nasional,” katanya.
“Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan Kementerian/Lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” lanjut Yassierli.