Dulu, saat menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mencak-mencak arena anggarannya rendah.
Kini, Bahlil menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil kembali mencak-mencak gara-gara anggaran seret. Di mana, Kementerian ESDM dan Bada Anggaran (Banggar) DPR sepakat mematok alokasi anggaran sebesar Rp3,9 triliun.
Namun, kata Bahlil, angaran sebesar itu masih terlalu rendah. Awalnya, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran ebesar Rp10 triliun. Waduh.
“Anggaran dikasih cuma ini Pak, bahaya. Tapi harus kerja baik Pak ya. Jangan bapak lihat anggarannya, lihat merah putihnya,” kata Bahlil, dikutip Sabtu (14/9/2024).
Adapun, Bahlil menyebut anggaran Kementerian ESDM digunakan untuk mencapai target-target negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkait meningkatkan lifting minyak hingga jaminan pasokan gas.
Salah satunya, Bahlil menyebut kebutuhan Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan program-program kerakyatan lainnya. Dalam hal ini dia menyoroti jaminan untuk pasokan gas antara Sumatra dan Jawa.
“Kita ini kan mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem II kemudian untuk gas di Sumatra itu tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak dibiayai oleh negara terkecuali ini kita kerja samakan dengan swasta murni,” ujarnya.
Padahal, Bahlil mengatakan bahwa pemimpin Kementerian ESDM sebelumnya sudah melakukan tender proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) dan rampung. Kendati demikian, anggaran dari negara tidak diberikan untuk proyek pipa gas tersebut.
“Kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal,” imbuhnya.
Secara terperinci, Bahlil menyebutkan, anggaran untuk Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp336,17 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp95,35 miliar, Dirjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp566,68 miliar.
“Bayangkan pimpinan kita mau naikkan lifting minyak tetapi dirjennya hanya dikasih anggaran Rp500 miliar. Padahal target negara mau dari hulu migas kurang lebih sekitar Rp15-Rp16 miliar. Ini saya nggak ngerti teorinya dari mana ini,” terangnya.
Di sisi lain, anggaran Dirjen Ketenagalistrikan sebesar Rp457,93 miliar, Dirjen Minerba Rp369,56 miliar, Dewan Energi Nasional (DEN) sebesar Rp63,78 miliar. Anggaran BPSDM sebesar Rp617,90 miliar, Badan Geologi sebesar Rp488,96 miliar, BPH Migas sebesar Rp254,29 miliar, Dirjen EBTKE sebesar Rp566,98 miliar dan BPMA sebesar Rp92,2 miliar.