Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifudin menegaskan pihaknya sudah semaksimal mungkin memetakan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah.
Hal ini ia sampaikan menanggapi anggaran PSU yang dinilai cukup besar dan masih membutuhkan tambahan untuk dua daerah yang belum menyanggupi.
“Kita juga sudah melakukan penekanan semaksimal mungkin untuk lebih efisien dan seminimal mungkin. Itu yang kita lakukan,” kata Afif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Bahkan, Afif menegaskan kesiapan anggaran itu juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi sudah sangat terkoordinir efisiensi yang bisa kita lakukan. Misalnya soal debat. Kalau dulu kan di TV, ini paling dengan pakai Youtube atau sarana-sarana yang murah dan grafis,” ujarnya.
Sementara untuk dua daerah yang belum tersedia anggaran, Afif menerangkan tengah dicari solusi oleh Pemerintahan daerah setempat.
“Sedang hanya menunggu waktu saja untuk pemda lagi menyiapkan. Insya Allah segera terpenuhi,” ujar Afif.
Sebelumnya, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan dari 24 daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), terdapat dua kabupaten yang anggarannya belum tersedia.
Dua kabupaten itu yakni Pasaman dan Boven Digoel. Berdasarkan data yang dipresentasikan, total perkiraan anggaran dari 24 daerah PSU ditambah satu daerah perbaikan rekapitulasi dan perbaikan surat keputusan yakni sebesar Rp 392.333.063.805.
“Jadi prinsipnya total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa 2 kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemerintah daerah setempat yaitu Pasaman dan Boven Digoel,” kata Yulianto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Yulianto menegaskan ketersediaan anggaran tersebut bersumber dari sisa dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 lalu. Sementara, untuk kekurangan anggaran masih menunggu dari pemerintah daerah setempat.
“Prinsipnya, KPU terus berkoordinasi penuh, koordinasi secara intensif dengan jajaran pemda setempat dalam rangka untuk mengusulkan anggaran. Sekaligus juga upaya agar tahapan yang sudah kita mulai ini persiapan atau kesanggupan anggaran sudah kami lakukan,” ujarnya.
Yulianto mengaku, pihaknya akan segera menyampaikan laporan ke pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran yang belum tersedia.
“Pada intinya, tinggal 2 kabupaten/kota yang saat ini masih pemda setempat belum bisa menyanggupi, terkait dengan kebutuhan dengan yang diusulkan oleh kami,” jelas Yulianto.