Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, ingin mengubah regulasi permodalan bagi UMKM jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 ini.
“Selama ini, akses kepada permodalan itu lebih mudah bagi skala besar daripada skala kecil dan mikro,” ungkap Anie di Jakarta, Senin (29/1/2024).
Ia menjelaskan, sektor non formal atau informal sangat kesulitan untuk mengakses pembiayaan, apalagi melalui perbankan.
“Padahal kita tahu di Indonesia lebih dari 95 persen kegiatan usaha itu, adalah sektornya informal dan non formal,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah tidak memfasilitasi sektor non formal usaha yang berkelas mikro akan sulit untuk tumbuh.
Selanjutnya, kata Anies, untuk memajukan UMKM dengan mempermudah perizinannya, seperti untuk mendapatkan NPWP agar pelaku usaha bisa masuk dalam pasar digital.
“Yang pernah kami kerjakan juga di jakarta, pendampingan agar mereka mendapatkan bekal sesuai kebutuhan. Ada yang butuhnya didampingi marketing, ada yang butuhnya pendampingan untuk pengelolaan keuangan, ada yang butuhnya untuk produksi,” tutur Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Kata Anies, setelah semuanya dipersiapkan pendampingan supaya mereka punya mitra, dan pendampingan tersebut bukan dilakukan oleh pemerintah.
“Dari siapa? Dari pengusaha-pengusaha lain yang bersedia menjadi pendamping dan pola itu berhasil kita jalankan dengan baik,” pungkasnya.