Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan telah menepis keraguan masyarakat yang mengira ia akan tidak melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kepastian itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono belum lama ini.
Menanggapi itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, menyambut baik pernyataan Anies. Meskipun tidak ada pernyataan itu, ia tetap yakin Anies akan terus melanjutkan program baik dari Presiden Jokowi.
“Tentu kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali. Kenapa alasan untuk tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan harus terhenti,” ujar Paloh usai pertemuannya dengan Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (5/3/2023).
Di sisi lain, dirinya pun akan mendukung Anies bila jika dalam program kerja yang dijalankan oleh kabinet Indonesia Maju perlu interupsi maka akan segera dilakukan perbaikan.
“Jelas itu mutlak, tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita laluin bersama. Ada upaya-upaya perbaikan tapi meneruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional,” imbuhnya.
Paloh menambahkan, dia tidak ingin pembangunan terhenti hanya karena pergantian kepemimpinan. Alasannya, jika terjadi seperti itu maka ada kepentingan elite didalamnya.
“Dan nggak ada yang mau seperti itu kecuali mereka yang barang kali berpikir dengan kepentingan-kepentingan yang tidak melihat suatu strategi yang jangka panjang dan kepentingan lebih besar untuk membangun rasional inters kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Anies memastikan bahwa nasib proyek IKN akan tetap berlanjut jika dirinya diamanahkan oleh rakyat untuk memimpin Indonesia. Pasalnya, IKN sudah berlaku sebagai Undang-Undang (UU), maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap presiden untuk patuh terhadap konstitusi.
“Sederhana saja, IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang, dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang,” kata Anies dalam pertemuan santainya dengan awak media di Auditorium Yudhoyono, kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3/2023).
Anies juga menepis kemungkinan dirinya menerbitkan Perppu untuk menggeserkan UU IKN, bila nanti ia menjabat sebagai presiden. Sekali lagi ia menekankan, bahwa dirinya akan patuh dan selalu menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
“Ini berbeda kalo kita membahas ini 2 tahun yang lalu. Pada saat itu masih gagasan, sehingga kita bicara tentang pro dan kontra. Kalo ini undang-undang, maka siapapun harus melaksanakan undang-undang,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)