Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menekankan bahwa Indonesia bukan negara republik pisang atau banana republic. Apa makna istilah ini dan apakah benar Indonesia bukan termasuk banana republic?
Di hadapan sejumlah profesor dan peneliti di Australia National University, Luhut mengatakan bahwa Indonesia sudah jauh berkembang, karena itu bukan negara banana republic. “We’re not banana republic,” kata Luhut melalui akun Instagram-nya, Sabtu (18/2/2023).
Luhut memaparkan perkembangan ekonomi Indonesia pascapandemi dan gelojak ekonomi global. Indonesia berhasil tumbuh resilien di saat beberapa negara tertekan dikarenakan dua krisis tersebut. “Ini semua karena kita fokus mengembangkan industri hilir yang bertujuan meningkatkan nilai tambah kekayaan alam kita,” jelasnya.
Luhut juga mengundang para profesor dan peneliti di Australia National University bersama rombongan Menteri Perindustrian Australia, Mrs. Madeleine, untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, para akademisi bisa melihat industri hilirisasi Indonesia, yang terbangun dari hulu ke hilir.
Bukan kali ini aja Menko Marves mengungkapkan bahwa Indonesia bukan banana republic. Pada Maret 2022, ketika itu Luhut menanggapi rencana investasi produsen mobil listrik, Tesla yang tak kunjung terealisasi. Luhut menegaskan bahwa Tesla harus memenuhi syarat dari pemerintah jika berniat berinvestasi di Indonesia.
Namun sayang, rencana itu batal karena perusahaan milik Elon Musk itu dinilai terlalu banyak mendikte. Luhut sempat meminta Tesla untuk tidak menyepelekan Indonesia. Luhut mengingatkan Tesla harus tunduk pada aturan Indonesia jika ingin berinvestasi di sini.
“Saya bilang, ‘Hey Anda itu dua tahun yang lalu sudah telepon saya mau bikin lithium baterai’. Anda… semua mau mendikte, saya bilang, ‘Hey you cannot do this. Today is different. Kita harus sama’. Saya bilang, ‘Kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic! This country is a great country!” tegas Luhut.
Apa sebenarnya arti banana republic?
Istilah banana republic sebenarnya perumpamaan yang sifatnya menghina sebuah negara kecil, khususnya di Amerika Tengah, yang secara politik tidak stabil dan ekonominya didominasi oleh kepentingan asing, biasanya bergantung pada satu ekspor, seperti pisang.
Secara khusus istilah ini merujuk kepada pemerintahan diktator negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan yang bekerja dengan korporasi asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertanian.
Penguasa yang seperti ini umumnya hanya mementingkan keuntungan sendiri, alih-alih berusaha menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menyejahterakan masyarakat. Dalam ilmu politik, istilah republik pisang menggambarkan negara yang secara politik dan ekonomi tidak stabil dengan perekonomian yang bergantung pada ekspor sumber daya alam.
Pada tahun 1904, penulis Amerika O. Henry menciptakan istilah ini untuk menggambarkan Honduras dan negara tetangga di bawah eksploitasi ekonomi oleh perusahaan AS, seperti United Fruit Company (sekarang Chiquita). Biasanya, sebuah republik pisang memiliki masyarakat dengan kelas sosial yang sangat terstratifikasi, kelas pekerja yang sangat miskin dan kelas penguasa plutokrasi, terdiri dari elite bisnis, politik, dan militer.
Kelas penguasa menguasai sektor primer ekonomi melalui eksploitasi tenaga kerja. Dengan demikian, istilah republik pisang adalah deskriptor merendahkan untuk oligarki budak yang mendukung dan mendukung, untuk suap, eksploitasi pertanian perkebunan skala besar, seperti budidaya pisang.
Lebih jelasnya yakni negara dengan ekonomi kapitalisme negara yang dioperasikan sebagai perusahaan komersial swasta untuk keuntungan eksklusif kelas penguasa. Eksploitasi semacam itu dimungkinkan oleh kolusi antara negara dan monopoli ekonomi yang disukai, di mana keuntungan, yang diperoleh dari eksploitasi pribadi atas tanah publik, adalah milik pribadi. Sementara utang yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab keuangan perbendaharaan publik.
Di negara seperti ini akan dijumpai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela dan suap menyuap adalah hal biasa.
CNBC dalam sebuah risetnya mengungkapkan ada sejumlah indikator yang bisa jadi ukuran apakah sebuah negara pantas disebut sebagai banana republic. Misalnya untuk klasifikasi jurang si kaya dan si miskin dengan melihat rasio gini membandingkannya dengan negara tetangga. Dari data olahan World Economics menunjukkan rasio gini Indonesia termasuk buruk di kawasan Asia Pasifik.
Nilainya sebesar 38,2 namun masih lebih baik dari China dan Malaysia. Lebih lebar jurang kaya-miskin dibandingkan Thailand, Vietnam dan negara kapitalis Singapura. Cara membaca rasio ini adalah skala 0-100, dimana angka 0 menunjukkan kesetaraan sempurna sementara 100 menggambarkan semua kekayaan dikuasai segelintir orang.
Ketimpangan juga bisa dilihat dari pasar tenaga kerja, yaitu angka-angka dominasi tenaga kerja terhadap sektor lapangan usaha. Porsi jumlah tenaga kerja di Indonesia pada umumnya didominasi oleh sektor pertanian (termasuk di dalamnya perikanan dan kehutanan), yaitu sebesar 30 persen dari total orang bekerja yang mencapai 135 juta. Padahal kue ekonomi atau kontribusi sektor ini hanya kebagian 12,4 persen dari PDB nasional. Artinya kue ekonomi sekecil itu diperebutkan oleh orang banyak.
Bandingkan dengan industri pengolahan atau manufaktur yang kue ekonominya paling besar, atau mendominasi PDB nasional pada 2022-dan cenderung sama dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi PDB manufaktur mencapai 18,3 persen dari total, namun persentase serapan tenaga kerjanya hanya 14 persen.
“Apalagi, sektor pertambangan dan penggalian yang PDB nya hampir sama dengan pertanian, tetapi hanya mampu menyerap sekitar 1,35 juta jiwa pekerja atau satu persen. Dan uniknya Indonesia dijuluki negara penghasil komoditas tambang dunia, seperti juga Honduras dengan buah pisang tempo dulu,” ungkap riset CNBC.
Selanjutnya, dari sisi luas lahan tanam pertanian versus perkebunan juga bisa dilihat bagaimana keberpihakan dan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Yakni perbandingan luas lahan tanam padi atau sawah yang umumnya dimiliki oleh petani perorangan, dengan luas lahan tanam perkebunan sawit yang dinikmati korporasi besar. Perbandingannya, luas lahan sawah hanya 7,46 juta hektare, jauh lebih kecil dibandingkan lahan perkebunan kelapa sawit yang seluas 16,8 juta hektare.
Masih menurut CNBC, untuk ciri kedua mengenai eksploitasi tenaga kerja bisa mengacu kepada upah minimum suatu negara. Menggunakan data Statistica, upah minimum di Indonesia mencapai US$307 atau sekitar Rp4,6 juta. Angka ini termasuk sedang di kawasan regional, karena lebih tinggi dari Thailand, Kamboja, Vietnam.
“Namun, data yang dikutip Statistica kurang tepat karena lebih mengacu kepada upah regional Jakarta yang sebesar Rp4,9 juta. Padahal menurut Badan Pusat Statistik rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia pada 2022 sebesar Rp2,7 juta, sehingga bila disetarakan dolar AS, maka Indonesia lebih rendah dari negara-negara tersebut.”
Adapun data mengenai tingkat transparansi atau antisuap di Indonesia setidaknya bisa dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi (IPK). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD beberapa waktu lalu bercerita mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) 2022 Indonesia yang turun dari tahun sebelumnya, dari 38 menjadi 34. Ini merupakan penurunan paling tinggi sepanjang sejarah reformasi Indonesia.
Skor IPK tersebut diberikan oleh lembaga Transparency International Indonesia (TII). IPK ini dihitung oleh Transparency International Indonesia dengan skala 0-100, dimana 0 artinya paling korup, sedangkan 100 artinya paling bersih. Total negara yang dihitung IPK adalah 180 negara. Jika turun skornya di tahun 2022, itu artinya tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat dibandingkan tahun 2021.
Jadi apakah Indonesia cocok disebut sebagai banana republic? Masih banyak parameter yang harus dibuktikan untuk menyebut Indonesia bisa disebut sebagai banana republic. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 yang berhasil tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang hanya 3,70 persen tentu mengindikasikan prospek perekomian yang lebih baik.
Demikian pula realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun. Apalagi sebanyak 54,2 persen dari realisasi investasi tersebut merupakan penanaman modal asing atau PMA. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, capaian investasi tersebut naik 34 persen dibandingkan 2021.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)