Di negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) menjadi metode utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.
Di 2024 ini, pemilu banyak digelar di berbagai negara di dunia. Sepanjang tahun, pemilu skala besar maupun kecil dilakukan sekitar 70 negara.
Menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang, apakah di Korea Utara mengadakan pemilu? Mengingat sistem politik yang diterapkan yakni berbasis kediktatoran, yang dilakukan selama beberapa dekade.
Mengutip beberapa sumber, Korut mengadakan pemilu setiap empat hingga lima tahun sekali. Pemilu diadakan untuk Majelis Rakyat Tertinggi, badan legislatif nasional Korut. Tidak ada pemilu untuk memilih pemimpin di negara tertutup itu.
Sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa pemilu yang diadakan di Korut kurang kompetitif, dan pemerintah dianggap dapat mengklaim legitimasi dengan mudah.
Isi dan prosedur pemilu di Korut berbeda dengan sistem yang dilakukan perwakilan demokrasi liberal. Melansir KBS World, Korut memilih delegasi ke Majelis Rakyat Tertinggi, sebuah lembaga legislatif yang mirip dengan Majelis Nasional (DPR) di Korea Selatan.
Pendiri rezim Korut, Kim Il-sung bersama dengan puteranya, Kim Jong-il mencalonkan diri di majelis, dan menjadi delegasi di badan legislatif.
Pemimpin Korut saat ini, Kim Jong-un menduduki jabatan yang sama pada awal masa jabatannya. Di Korut, seluruh pekerja baik petani, tentara, akan menjalankan kedaulatannya melalui pemilu.
Melalui pemilu, Korut memilih delegasi ke Majelis Rakyat di setiap tingkat. Majelis Rakyat memiliki Majelis Rakyat Tertinggi dan Majelis Rakyat Lokal. Disimpulkan bahwa Korut juga melaksanakan pemilu lokal.
Sistem usia pencalonan diri antara Korut dan negara tetangganya, Korsel, berbeda. Jika di Korsel, usia 25 tahun atau lebih berhak untuk dipilih sebagai anggota DPR. Berbeda dengan Korut, di atas usia 17 tahun, dapat mencalonkan diri dalam pemilu.
Warga Korut yang sedang atau tinggal di luar negeri, wajib kembali ke negara asalnya untuk memilih. Setiap pemilih mempunyai satu suara, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip hak pilih yang universal.
Proses pemilu Korut tidak jauh berbeda dengan Korsel. Pertama-tama, kepanitiaan pemilihan dibentuk, untuk mempersiapkan dan menerbitkan daftar pemilih.
Dalam mempersiapkan calon anggota dewan, warga, partai politik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya dapat merekomendasikan beberapa nama.
Setelah tahap rekomendasi, mereka harus ditinjau kualifikasinya sebelum mendaftar sebagai kandidat. Setelah seluruh proses dilakukan, pemilu dapat dilaksanakan.
Dalam mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pemilu, media Korut menggunakan media siaran khusus dan editorial.
Di hari pemilihan, pria dan wanita mengenakan busana masing-masing jas dan pakaian tradisional Korea, Hanbok. Di sana mereka bernyanyi dan menari untuk menciptakan suasana meriah.