Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima kunjungan Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di kediamannya, Minggu (3/4/2022) malam.
Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid mengatakan, kedatangannya dengan beberapa pengurus untuk mengklarifikasi terkait kekisruhan organisasi Apdesi yang menyatakan dukungan terhadap Presiden Jokowi 3 periode.
“Apdesi yang selenggarakan Silatnas kemarin dengan Ketua Umum Surta Wijaya, nama ormasnya DPP APDESI. Tidak berbadan hukum. Tidak terdaftar di Kemenkumham. Setahu saya mereka hanya memegang SKT (Surat Keterangan Terdaftar) di Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dan SKT itu juga baru terbit sehari sebelum acara Silatnas di Istora itu. Ini kan janggal,” kata Arifin, Senin (4/4/2022).
Arifin menyesalkan organisasi Apdesi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ia menambahkan, perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode jelas melanggar konstitusi.
“Dipakai untuk menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal hal itu bertentangan dengan Undang-undang. Di dalam AD/ART Apdesi ditegaskan bahwa Apdesi tidak berpolitik. Selain itu yang lebih utama lagi, di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga jelas diatur bahwa Kepala Desa dan perangkat desa dilarang berpolitik,” jelas Arifin.
LaNyalla sebelumnya telah meminta Komite I DPD RI segera mengundang Menteri Dalam Negeri untuk mengkalrifikasi hal tersebut. LaNyalla bahkan membuka peluang turut mengundang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia,” kata LaNyalla.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)