Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) membahas transformasi digital Indonesia di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Ketua umum APJATEL, Jerry Siregar mengatakan perlunya melakukan dukungan dalam mewujudkan transformasi digital nasional. Selain itu perlu dukungan infrastruktur sehingga dapat merata ke pelosok negeri.
“Rakernas APJATEL tahun ini kami fokuskan pada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung program transformasi digital nasional. Bagian dari langkah yang menurut kami perlu dilakukan adalah penyusunan regulasi yang komprehensif dan bersifat nasional,” ujarnya.
Tema Rakernas tahun ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital yang kian memberi ruang bagi tumbuhnya ekonomi digital di Indonesia dimana pemerintah telah mencanangkan program transformasi digital dalam mendorong adopsi teknologi digital yang semakin luas, demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk investasi.
“Kami berharap Rakernas ini juga dapat menyampaikan pesan dan memberikan informasi dalam bentuk pedoman atau acuan dalam bentuk kebijakan atau regulasi sebagai bentuk dukungan bagi proses pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam mewujudkan transformasi digital di negara kita,” kata Jerry.
Pembukaan Rakernas diawali dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Dr. Ir. Ismail MT, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informasi. Selanjutnya pemaparan dari Shenzen C-Data, Huawei, Inno Instrument, BAKTI dan Dirjen OTDA kemendagri.
“Jaringan kabel optik Indonesia yang penting ya karena industri telekomunikasi ini sangat bertumpu pada kehadiran fiber optik yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, jadi mereka berkumpul hari ini harapan saya dapat memberikan masukan masukan yang positif buat pemerintah sehingga kita bisa memberikan support dan bisa cepat pembangunan,” kata Ismail.
Sementara itu, penyelenggara telekomunikasi Indonesia merasakan permasalahan utama yaitu semakin maraknya penerapan biaya harga sewa oleh Pemerintah Daerah atas penggelaran jaringan telekomunikasi daerah. Sehingga menyebabkan biaya tinggi di sisi masyarakat pada saat melakukan akses Internet.
“Itu akan ditindaklanjuti bersama. Langkah konkritnya akan berkoordinasi dengan Kementerian dalam negeri ini memang sudah jalan rapat koordinasinya itu kita ujinya akan melakukan roadshow, melakukan asosiasi untuk mmberikan penjelasan karena UU cipta kerja pinsip dasarnya adalah pemeirntah baik pusat maupun daerah itu jadi fasilitator dalam pebangunan,” tegasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)