Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji soal Electronic Road Pricing (ERP) bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.
Ia menyanggah isu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) ditarik. Syafrin menegaskan bahwa penarikan ERP masih dalam pengkajian.
“Sekali lagi itu bukan penarikan, kami akan komunikasi sama dewan. Karena kan masih dalam pembahasan dewan,” ungkap Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/2/2023).
Hingga kini pihaknya masih terus berkomunikasi untuk dilakukan pengkajian yang lebih detail dan komprehensif dengan melibatkan beberapa pihak yang bersangkutan.
“Kami kaji lebih komprehensif dengan melibatkan kembali seluruh stakeholders, khususnya kemarin rekan dari yang terlibat,” jelasnya.
Namun, ia tidak mengatakan secara rinci apa yang perlu dikaji kembali oleh Dishub DKI Jakarta. Syafrin hanya mencontohkan akan membahas draft yang sudah ada untuk menelusuri masukan-masukan yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan. Namun, untuk prosedur penyusunannya syafrin mengatakan tidak ada perubahan.
“Masukannya dibahas, ditelaah mana yang akan menjadi urgent untuk dilakukan pengaturan dalam raperda pengendalian lalu lintas secara elektronik,” tambahnya.
Reyhaanah Asya
Beri Komentar (menggunakan Facebook)