Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengakui adanya perusahaan yang mengimpor nikel dari Filipina. Alasannya karena pasokan bijih nikel dari Blok Mandiodo milik Antam di Sulawesi Tenggara dihentikan akibat kasus korupsi. Akhirnya perusahaan tersebut melakukan impor untuk sementara waktu.
“Tambang lain kan terikat, mereka kan juga gak mau ekstra produksi. Jadi memang untuk menutup gap yang sementara ini mereka impor. Ya silahkan. Tapi ke depan ya kita akan carikan supaya bisa,” kata Arifin yang dikutip usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (31/8/2023).
Arifin membeberkan selama ini perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan impor nikel tersebut mendapat pasokan bijih nikel dari Blok Mandiodo. Sementara, ketika operasional tambang tersebut dihentikan, maka sangat berpengaruh terhadap pasokan ke smelter.
Dengan kondisi ini, menjadi ironi bagi Indonesia yang mengimpor nikel dari Filipina. Padahal, Indonesia merupakan produsen sekaligus memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Produksi nikel dari Blok Mandiodo terhenti setelah terungkapnya kasus dugaan Tipikor pertambangan di blok tersebut. Kasus ini sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang menetapkan dua tersangka baru dalam kasus.
Kedua tersangka tersebut yaitu mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin dan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM.
Dengan ditetapkannya Ridwan dan HJ sebagai tersangka, maka Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 10 orang tersangka. Seluruh tersangka tersebut berasal dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa pejabat dari Kementerian ESDM.
Meski begitu, Arifin memastikan pemerintah akan mencari solusi agar perusahaan tersebut tidak terus mengimpor nikel dan memanfaatkan produksi yang ada di dalam negeri. “Tapi ke depannya ya kita akan carikan supaya bisa,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)