Presiden Komisi Eropa (EC) Ursula von der Leyen telah mengusulkan lima bagian rencana untuk memobilisasi sekitar 800 miliar euro (sekitar Rp14,5 triliun) untuk meningkatkan pertahanan Eropa dan memberikan dukungan militer segera ke Ukraina setelah Amerika Serikat menangguhkan bantuan.
“Era baru telah tiba,” kata presiden dalam sebuah surat yang menyampaikan rencana tersebut kepada 27 pemimpin Uni Eropa (UE) pada Selasa (4/3/2025), dua hari sebelum pertemuan puncak yang bertujuan untuk memperkuat tindakan bersama mengenai Ukraina dan keamanan jangka panjang Eropa dimulai di Brussels.
“Eropa menghadapi bahaya yang nyata dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya,” tulisnya. Para pemimpin Eropa berada di bawah tekanan besar untuk meningkatkan anggaran pertahanan karena kembalinya Presiden AS Donald Trump ke tampuk kekuasaan telah memberikan peringatan keras bahwa mereka tidak dapat begitu saja bergantung pada Washington.
Pinjaman bersama tersebut akan digunakan untuk membangun domain kemampuan pan-Eropa seperti pertahanan udara dan rudal, sistem artileri, rudal dan amunisi, drone dan sistem anti-drone atau untuk memenuhi kebutuhan lain dari mobilitas siber hingga militer.
Usulan von der Leyen mencakup pinjaman gabungan Uni Eropa baru sebesar 150 miliar euro ($158 miliar) untuk dipinjamkan kepada pemerintah Uni Eropa guna pertahanan sebagai bagian dari upaya pembiayaan secara keseluruhan. Ia tidak memberikan kerangka waktu yang terperinci, tetapi mengatakan bahwa pengeluaran perlu ditingkatkan “segera sekarang tetapi juga dalam jangka waktu yang lebih lama selama dekade ini”.
“Eropa siap memikul tanggung jawabnya,” tulis von der Leyen. “Kami akan terus bekerja sama erat dengan mitra kami di NATO. Ini adalah momen bagi Eropa. Dan kami siap untuk melangkah maju.”
Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah Trump memerintahkan penghentian sementara bantuan militer ke Ukraina di tengah pertikaiannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy minggu lalu. Trump juga mengatakan anggota NATO di Eropa harus membelanjakan 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka untuk pertahanan – angka yang saat ini tidak dicapai oleh anggota NATO mana pun, termasuk AS.
Selama bertahun-tahun, negara-negara Uni Eropa enggan mengeluarkan banyak biaya untuk pertahanan, karena mereka bergantung pada payung nuklir AS di tengah ekonomi yang lesu. Dengan usulan baru tersebut, negara-negara anggota Uni Eropa akan dipaksa untuk meningkatkan pengeluaran militer mereka, yang jumlahnya di bawah 2 persen dari PDB mereka.