Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menyetujui penjualan pertama sistem senjata pembunuh presisi canggih ke Arab Saudi dengan perkiraan biaya $100 juta atau sekitar Rp1,65 triliun.
Penjualan potensial itu terjadi saat AS melanjutkan gelombang serangan terhadap target-target Houthi di Yaman yang dimulai sejak Sabtu lalu, menewaskan lebih dari 50 orang dalam operasi terbesar sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari.
Perang saudara Yaman meletus pada akhir 2014 ketika Houthi merebut ibu kota Sanaa. Khawatir dengan meningkatnya pengaruh Syiah Iran di sepanjang perbatasannya, Arab Saudi memimpin koalisi yang didukung Barat pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang didukung Saudi.
Perang, yang telah mereda sejak gencatan senjata pada tahun 2022, telah menewaskan puluhan ribu orang, menghancurkan ekonomi Yaman, dan membuat jutaan orang kelaparan.
Penjualan senjata ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kerajaan Arab Saudi untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, serta memberinya kemampuan untuk menyerang target secara tepat dengan risiko kerusakan tambahan yang jauh lebih rendah daripada sistem rudal berpemandu lainnya.
Sistem senjata pembunuh presisi canggih (APKWS) yang disetujui untuk dijual ke Arab Saudi adalah roket berpemandu laser yang dapat mengenai sasaran di udara dan permukaan. Harga senjata tersebut sekitar $22.000 atau sekitar Rp363 juta, menjadikannya pilihan hemat biaya untuk menembak jatuh pesawat nirawak kecil bersenjata berbiaya rendah seperti milik Houthi yang telah mengganggu lalu lintas di Laut Merah.
Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon telah memberitahu Kongres tentang kemungkinan penjualan 2000 APKWS dan peralatan serta pelatihan terkait Kamis lalu. Meskipun telah disetujui Departemen Luar Negeri, pemberitahuan tersebut tidak menunjukkan bahwa kontrak telah ditandatangani atau bahwa negosiasi telah selesai.
Kontraktor utama untuk penjualan tersebut adalah BAE Systems, kata Pentagon dalam sebuah pernyataan. “Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan negara mitra yang merupakan kekuatan bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Kawasan Teluk,” kata Pentagon.