Pemerintah sosialisasikan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi, mulai Senin (27/6/2022). Menyusul pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina, mulai 1 Juli 2022.
Atas tren ini, Anggota DPR asal PKS, Sukamta melontarkan kritik. Kebijakan ini, tidak sesuai peruntukan serta tidak akan efektif mencapai tujuan. “Aplikasi Pedulilindungi ini desainnya untuk atasi COVID-19. Di situs pedulilindungi.id jelas disebutkan tujuan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19),” papar Sukamta kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, alasan Menko Luhut gunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memitigasi potensi penyelewengan migor curah yang berdampak kepada kelangkaan dan kenaikan harga migor surah, terlalu mengada-ada.
Sejatinya, kata Sukamta, pemerintah tahu betul mengapa migor langka serta mahal. Jelas pemantiknya bukan karena konsumsi dari masyarakat kelas menengah ke bawah, atau para pedagang kecil. “Kalau aplikasi ini (PeduliLinddungi) digunakan untuk melacak ke mana larinya migor subsidi, selain tidak efektif juga berpotensi melanggar HAM. Karena melacak warga menggunakan data pribadi. Persoalan pokok migor langka dan mahal menjadi tidak terselesaikan. Belum lagi, masih banyak warga yang tidak gunakan aplikasi berbasis internet. Saya rasa cukup dengan KTP untuk keperluan ini,” beber Sukamta.
Selain itu, dia mengkritisi kebijakan Pertamina terkait pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Selama ini, pembei dua jenis BBM bersubsidi ini, kebanyakan dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.
“Jika aplikasi ini arahnya untuk mengetahui mobil yang digunakan CC yang besar atau kecil sebagai pengkategorian mobil mewah. Mengapa hanya yang beli pertalite dan solar yang diminta gunakan MyPertamina? Apakah aplikasi ini nanti juga untuk melacak dan mengambil keputusan boleh tidaknya membeli? Belum lagi selama ini di pom bensin, pertamina punya kebijakan untuk mematikan gadget dan mesin mobil? Ini beberapa pertanyaan publik yang mesti dijawab dengan gamblang oleh pemerintah,” tuturnya.
Dia mengingatkan pemerintah termasuk BUMN berhati-hati dalam menelorkan kebijakan yang bersinggungan dengan data pribadi publik. Di mana, negara harus melindungi agar tidak bocor. Apalagi jatuh ke oknum yang tak bertanggung jawab. “Sebagai anggota Komisi 1, saya ingatkan pemerintah dalam membuat kebijakan penggunaan aplikasi berbasis internet oleh masyarakat, semestinya digunakan secara lebih cerdas dan hati-hati. Apalagi terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat. Jangan sampai aplikasi PeduliLindungi atau MyPertamina dikembangkan untuk menjadi alat pelacak, perekam dan sekaligus menghakimi ekonomi warga negara,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)