Badai PHK Industri Tekstil, DPR Minta Perketat Impor Produk Cina


Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mencari solusi atas tingginya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya pada industri tekstil yang terjadi beberapa bulan terakhir di Indonesia.

“Jangan (pemerintah) tenang-tenang saja seolah tidak ada masalah,” kata Netty, Kamis (5/9/2024).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebanyak 46.240 pekerja mengalami PHK periode Januari-Agustus 2024.

Menurut Netty, di balik setiap peristiwa PHK, harus dicermati kemungkinan adanya industri dalam negeri yang tumbang, terlebih hal ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian secara umum.

“Pemerintah harus fokus mengatasi masalah pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan. Buat kebijakan yang dapat mendorong perusahaan kembali sehat, secara keuangan dan juga proses produksi,” tuturnya.

Selain itu, ia mengungkapkan salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya  industri tekstil dan garmen dalam negeri, adalah karena tidak kuat bersaing dengan  barang impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah.

“Produsen produk Cina bisa menjual murah ke pasar Indonesia, karena mendapat  subsidi dan kemudahan lain dari  pemerintahnya. Artinya ada regulasi  yang menguntungkan,” kata  Netty.

“Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar menyelidiki dan memperketat pengawasan  produk impor, serta memberantas praktik jual dan impor ilegal tersebut.

“Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya. Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas,” tandasnya.