Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno merespons wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara di pemerintahan Prabowo Subianto, Ia menyambut baik ide tersebut.
Hendrawan menyatakan ide pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, sebenarnya sudah ada dalam Nawacita kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 silam. Ia sangat senang jika Prabowo mau menunaikan utang tersebut.
“10 tahun (rencana) ini belum bisa direalisasi, karena tiga hal. Pertama, Kemenkeu menekankan ‘substance over form‘, yang penting substansi diadopsi dalam struktur yang ada sekarang. Kedua, pemisahan lembaga/badan sering menimbulkan masalah koordinasi yang rumit dan ketegangan antarfungsi. Ketiga, butuh masa transisi yang mahal (costly),” ucap Hendra kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Ia mengatakan, bila Indonesia ingin mengacu pada negara maju, misalnya Amerika Serikat (AS), maka tidak ada salahnya Kemenkeu dipisah dengan urusan penerimaan negara.
“Tak ada salahnya bila Kemenkeu benar-benar fokus untuk mengurusi kebijakan fiskal, efisiensi alokasi APBN dan merealisasi diktum ‘spending better‘, Badan Penerimaan Negara memaksimalkan dari sumber-sumber penerimaan negara (seperti) pajak, cukai, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” kata dia.
Hendra menilai selama ini tugas dan fungsi Kemenkeu memang terlalu luas. Keberadaan badan baru ini bisa meringankan beban. “(Bahkan Kemenkeu) muncul sebagai kementerian super power. Meski harus diakui, arsitektur demikian memungkinkan respons cepat terhadap perubahan, karena aspek keterkaitan tugas dan fungsinya melahirkan ‘economies of scope‘ atau efisiensi cakupan,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, bakal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) pada Januari 2025. Ia bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Prabowo bakal merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran. Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM), Cheryl Tanzil, mengatakan, Prabowo sejak awal telah berkomitmen memisahkan Badan Penerimaan dan Badan Kementerian. Pasalnya, tanpa pemisahan tak mungkin berjalan maksimal. “Indonesia sekarang tax ratio paling rendah se-ASEAN,” tutur Cheryl.
Secara terpisah, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tak menjawab dengan gamblang ihwal rencana Prabowo membentuk Badan Penerimaan Negara. Pasalnya, kata dia, penyusunan kabinet Prabowo-Gibran masih dinamika.
“Bisa ada, bisa enggak. Itu tergantung nanti finalisasi yang kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).