Seiring meningkatnya populasi dunia, kebutuhan akan bahan pangan berbahan dasar kelapa sawit, membesar. Ini peluang sekaligus tantangan ekonomi bagi Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin saat pengukuhan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) periode 2023- 2028 di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (12/4/2023). “Program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Wapres Ma’ruf.
Selanjutnya, Wapres Ma’ruf meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, termasuk penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan. “Tujuannya untuk percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat” tutur Wapres Ma’ruf.
Selain itu, Wapres Ma’ruf mengingatkan seluruh pelaku usaha sawit dari hulu hingga hilir untuk bisa membuktikan kepada dunia, bahwa industri sawit Indonesia dijalankan dengan tata kelola berkelanjutan. Salah satunya melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Menurutnya, tantangan global semakin menguat sejak Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia pada 2006 dan masih terus berlangsung hingga kini.
Untuk itu, pemerintah, pengusaha, petani dan seluruh stakeholder industri kelapa sawit Indonesia harus bersinergi agar menjadi satu kekuatan besar untuk menangkal isu-isu negatif tersebut.
“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia. Harapan saya, para pengusaha juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada para petani dalam mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)” kata Wapres Ma’ruf.
Berdasarkan perhitungan, kata Wapres Ma’ruf, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu, program biodiesel telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
“Industri kelapa sawit telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022. Artinya, kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim,” ungkap Wapres Ma’ruf.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menegaskan pentingnya pengelolaan industri kelapa sawit yang baik. Diharapkan, kemitraan yang sudah terjalin antara pengusaha dan petani, dalam menjalankan program seperti PSR konsisten dijalankan.
Pada 2023, kata Mentan Syahrul, Kementan menargetkan program PSR bisa mencapai 180.000 hektare (ha) yang tersebar di 21 provinsi. “Kalau program PSR ini tidak kita prioritaskan sekarang, maka kita akan kehilangan kekuatan dari industri kelapa sawit di masa depan,” tegas Mentan Syahrul.
Ketua Umum (Ketum) Gapki anyar, Eddy Martono mengatakan, program PSR menjadi salah satu fokus utama program Gapki. Dia meyakini bakal terjadi percepatan realisasi PSR sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi serta kesejahteraan masyarakat global.
Berdasarkan data Gapki, Indonesia telah menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia (pangsa produksi 59 persen, pangsa ekspor 54 persen) dan juga menjadi konsumen terbesar di dunia (pangsa konsumsi 11 persen).
Sehingga peran industri sawit Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dunia sangatlah penting terlebih lagi untuk kebutuhan di dalam negeri. Namun, untuk menghadapi persepsi negatif terhadap industri sawit Indonesia, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi, soliditas Pemerintah, pelaku usaha dan petani, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat.
“Sinergi ini penting dilakukan untuk menghadapi tantangan pasar global. Berbagai strategi dan pendekatan perlu dilakukan secara terkoordinasi untuk menghilangkan persepsi negatif tentang pengelolaan industri sawit Indonesia di mata dunia,” ungkap Eddy Martono.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)