Wakil Ketua Fraksi PKS DPR sekaligus Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, meminta pemerintah membatalkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan BSD City.
Menurutnya, proyek tersebut adalah milik swasta yang dibangun untuk kepentingan komersil, sehingga tidak layak mendapat bantuan APBN. Di mana PIK 2 adalah proyek Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sedangkan BSD City merupakan proyek Sinar Mas Land milik Franky Oesman Widjaya.
“Saya heran apa pertimbangan Pemerintah memasukan proyek PIK 2 sebagai PSN. Kalau mau balas budi politik jangan pakai APBN lah. Kasihan masyarakat. Apalagi tanah-tanah masyarakat dilaporkan dibeli paksa dengan harga murah,” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Ia mendesak pemerintah untuk memprioritaskan program lain, yang benar-benar bermanfaat kepada masyarakat luas. Bukan hanya bermanfaat bagi segelintir pengusaha saja alias oligarki.
Mulyanto juga mendesak calon bupati Tangerang dan calon gubernur Banten, agar membela kepentingan rakyatnya dan mampu mendesak pemerintah pusat segera mencabut status PSN di kedua proyek milik swasta tersebut. “Isu ini harus menjadi perhatian publik agar Pemerintah tidak semena-mena menetapkan proyek komersil milik swasta sebagai PSN,” tegasnya.
Tidak menutup kemungkinan, lanjut Mulyanto, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di balik terbitnya PSN di PIK 2 dan BSD City.
“Masyarakat harus mengawal isu ini agar DPR dan Pemerintah mengevaluasi penetapan status PSN ini. Hingga selanjutnya membatalkan dan mengganti dengan proyek lain yang lebih penting,” tandasnya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menyoroti kedua PSN di proyek properti milik para konglomerat. Bisa jadi, keputusan tersebut merupakan ‘hadiah’ atau upah atas dukungan Aguan dan Franky Widjaja di IKN, proyek ambisius Jokowi.
“Jadi perkiraan banyak orang bahwa itu proyek say thank you Presiden Jokowi terhadap para konglomerat yang mem- backup dia di IKN. Bisa jadi?, karena Wakil Kepala OIKN (Dhony Rahajoe) sudah dari Sinar Mas, Aguan sudah menjadi koordinator dari semua investor asing masuk (Konsorsium Nusantara),” ujar Agus.
Saat ini, kata Agus, baik PIK 2 maupun BSD City, sudah terbentuk suatu ekosistem perkotaan. Seharusnya tidak memerlukan lagi uluran tangan pemerintah terkait pengembangan proyek. Dengan ditetapkannya 2 proyek itu menjadi PSN, memudahkan kedua grup bisnis besar itu, menguasai lahan dengan segala cara.