Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Fauzi mengusulkan agar setiap perusahaan pengirim pekerja migran ke luar negeri wajib memiliki lembaga pelatihan.
Menurutnya, ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengatur perusahaan penyalur tenaga kerja masih terlalu normatif.
Karena itu, Fauzi meminta pemerintah memperketat regulasi terhadap perusahaan penyalur pekerja migran agar lebih bertanggung jawab.
“Saya ingin menyoroti pasal-pasal terkait perusahaan swasta yang merekrut dan mengirim pekerja migran. Saat ini aturannya sangat normatif, hanya menyebut syarat berbadan hukum tanpa rincian lebih lanjut. Seharusnya, syaratnya lebih detail agar tidak sekadar formalitas,” kata Fauzi dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut, dia juga menyoroti berbagai persoalan pekerja migran yang kerap terjadi akibat perusahaan pengirim yang tidak kompeten. Fauzi menyebut banyak perusahaan yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.
“Misalnya, belum lama ini viral di TikTok kasus penyiksaan tenaga kerja di Arab Saudi. Saat KJRI Jeddah mencoba melacak alamat korban, ternyata sulit ditemukan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengerahkan pekerja migran harus memenuhi persyaratan lebih ketat,” tuturnya.
Selain mengusulkan regulasi yang lebih rinci bagi perusahaan penyalur tenaga kerja, Fauzi juga menekankan pentingnya kompetensi pekerja migran sebelum diberangkatkan.
“Pertama, pekerja harus menguasai bahasa negara tujuan penempatan. Kedua, mereka harus memiliki keterampilan sesuai bidang pekerjaan yang akan dijalani. Ketiga, pekerja harus memahami budaya negara tujuan. Ketiga aspek ini harus dicantumkan dalam RUU Perlindungan PMI,” jelas Fauzi.
Ia menekankan agar proses perekrutan tidak hanya didasarkan pada usia dan ijazah semata. Contohnya, budaya Thailand atau Filipina yang pekerja migrannya tidak mengetahui bahasa negara yang akan mereka tinggali.
Sebagai solusi, Fauzi mengusulkan agar setiap perusahaan pengirim pekerja migran wajib memiliki lembaga pelatihan yang terdata dan terakreditasi.
“Perusahaan tenaga kerja harus memiliki workshop atau mendirikan lembaga pelatihan resmi. Minimal, calon pekerja harus dibekali keterampilan bahasa dan pemahaman budaya setempat agar lebih siap bekerja dan tidak mengalami kendala,” pungkasnya.