Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyatakan bila nantinya ada pertambahan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran, maka tak akan berdampak pada postur APBN.
“Di dalam RUU APBN tahun 2025 yang sudah kami setujui, khususnya pasal 51, memberikan keleluasaan bagi Presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan, atau memecah kementerian yang ada,” ucap Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
Sehingga anggarannya pun, lanjut dia, telah disiapkan di cadangan lain-lain. “Tidak akan mempengaruhi postur. Karena ini tidak ada hubungan dengan postur, karena sudah dicadangkan anggarannya, maka sebenarnya nanti persetujuannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran masih terus digodok, terlebih hanya tinggal beberapa pekan jelang pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Sekarang masih digodok terus, kan sekarang kurang berapa bulan, berapa minggu. Pak Prabowo masih terus mendengar pandangan dari semua pihak terutama partai-partai koalisi. Tapi pak Prabowo pada waktunya juga akan mengambil keputusan terbaik bagi pemerintahan yang akan datang,” tutur Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
Terkait komposisi antara menteri dari kalangan profesional dan partai, ia mengaku belum mengetahui jumlahnya secara pasti.
“(Kalau kalangan) profesional kan tidak harus, tidak berarti non partai. Artinya ada orang profesional, orang ahli, tapi dia bagian dari partai. Artinya dia memang ahli di bidangnya, tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu parpol yang berkoalisi,” ungkap dia.
Tak hanya itu, Muzani menyatakan nantinya kementerian yang ada bisa saja dipisahkan atau digabung.”Ada kementerian yang dipisah, ada kementerian yang memang digabung. Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya tidak tahu persis,” kata dia.
“Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian, semua sudah dibicarakan melalui kementerian,” sambungnya.