Siap-siap Indonesia semakin bergelimang utang. Proyek ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, yang perlu dana super jumbo, dibiayai utang!
Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI), pemerintah mengeluarkan instrumen utang berupa sukuk negara atau utang (SBN dan SBSN), untuk membiayai mega proyek IKN baru di Kalimantan Timur.
Menurut Sri Mulyani, instrumen utang melalui penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) maupun SBSN (Surat Berharga syariah negara) diperlukan. Karena, mengandalkan penerimaan negara untuk membiayai proyek berbiaya super jumbo ini, sangatlah tidak mungkin.
Namun, masih kata Sri Mulyani, pembiayaan proyek IKN baru, melalui utang ini tidak perlu dipermasalahkan. Karena, dana utang tersebut bermanfaat menjadi tambahan aset. “Misalnya di Ibu Kota Negara ini kita akan bangun jembatan, jalan, jalan tol itu semua akan jadi aset negara,” ujarnya dalam video conference yang dikutip Kamis (6/1/2022).
Setidaknya sudah ada lima proyek di Kalimantan Timur yang dibiayai negara melalui instrumen utang atau SBSN. Pertama, pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp 99,9 miliar, pada 2020 untuk laboratorium terpadu.
Kedua, pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai 2020-2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar. Ketiga, pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada 2021.
Keempat, pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp 13,43 miliar pada tahun 2021. Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp 1,163 triliun yang sebar di berbagai matra.
Kelima, pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 sampai 2021 mencapai total Rp 53,9 miliar.
Sementara itu, secara total alokasi sukuk untuk proyek di Kalimantan yang dimulai sejak tahun 2014 sampai dengan 2020 sudah mencapai Rp6,48 triliun.
Sebagian besar alokasi sukuk untuk proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 83,43% di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44% di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Sisanya 15,13% di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.
“Kami menandai aset itu sebagai aset SBSN karena dia masuk ke dalam neraca. Dan ini jadinya dan tentu aset ini harus terus dipelihara,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)